[BREAKING NEWS] GEGER DAN ANEH! Data Pendidikan Gibran Saat Daftar Wali Kota dan Wapres Berbeda, Netizen: Semuanya Palsu?

 

Polemik Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming, Netizen Soroti Perbedaan Data

Jakarta, 28 November 2024 Polemik mengenai riwayat pendidikan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial X.

Warganet mempertanyakan durasi belajar dan ijazah penyetaraan SMA yang dimiliki oleh Gibran, setelah temuan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2019.

Surat tersebut menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan masa belajar di UTS Insearch, Australia, dan dinyatakan setara dengan SMK.

Namun, temuan netizen menunjukkan bahwa UTS Insearch tidak mengeluarkan ijazah setara SMA, melainkan diploma.

Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai keabsahan riwayat pendidikan Gibran.

Lebih lanjut, warganet juga menemukan perbedaan data riwayat pendidikan Gibran yang tercatat saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2020 dan sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pencalonan Wali Kota Solo, riwayat pendidikan Gibran hanya mencantumkan SMA di UTS Insearch Sydney, tanpa menyebutkan sekolah sebelumnya, yakni Sekolah Menengah Orchid Park.

Namun, dalam pencalonannya sebagai calon Wakil Presiden, data riwayat pendidikan Gibran mencantumkan pendidikan di Sekolah Menengah Orchid Park Singapura dengan masa studi dari 2002 hingga 2004.

Akun X @blank0429 mengungkapkan ketidaksesuaian ini pada 25 November 2024, yang memicu perbincangan lebih lanjut di kalangan netizen.

Akun tersebut menilai adanya inkonsistensi dalam data riwayat pendidikan Gibran yang seharusnya diperiksa lebih teliti.

Beberapa warganet pun mempertanyakan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Gibran, bahkan mencurigai adanya pemalsuan.

Komentar dari warganet pun beragam, ada yang mencibir integritas keluarga Jokowi dan Gibran, sementara yang lain mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi dokumen calon pemimpin.

Polemik ini menjadi sorotan publik terkait transparansi dan keabsahan data pendidikan yang penting dalam proses demokrasi. (*)

Baca Juga