Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengajak masyarakat yang terdampak kebijakan Mantan Presiden Joko Widodo untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini terutama ditujukan kepada mereka yang merasa dirugikan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK-2, Rempang, Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan ruas tol, serta berbagai proyek lainnya.
Dalam pernyataannya, Said Didu berharap agar Mantan Presiden Jokowi dapat menemui langsung warga yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. "Bapak Jokowi yang terhormat, saya harap Bapak datang dan temui rakyat yang tergusur karena kebijakan Bapak di PSN PIK-2, PSN Rempang, IKN, ruas tol, dan berbagai PSN lain," ujar Said Didu, yang dikutip pada Senin (28/10/2024).
Said Didu juga mendorong semua warga yang menjadi korban kebijakan PSN untuk tidak ragu meminta kejelasan serta pertanggungjawaban dari Mantan presiden mengenai dampak kebijakan yang telah diambil. "Ayo, seluruh rakyat korban kebijakan Jokowi, temui Jokowi dan minta pertanggungjawaban," tegas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan tersebut.
Sebelumnya, Jokowi telah menerima pengaduan dari seorang ibu yang mengaku belum menerima ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Dalam sebuah video, terlihat Jokowi mendengarkan keluhan ibu tersebut saat berada dalam mobil. "Pembebasan untuk apa itu?" tanya Jokowi. "Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," jawab sang ibu.
Jokowi kemudian meminta asistennya, Syarif Muhammad Fitriansyah, untuk mencatat nomor kontak ibu tersebut dan berjanji akan menghubunginya pada Senin mendatang setelah berkonsultasi dengan pihak Jakarta. "Jadi anu Saja, ini hari apa toh, Sabtu. Senin saja, hari Senin saya anukan, saya kontak ke Jakarta dulu," ujar Jokowi.***