Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyatakan, BPIP tidak memberikan laporan kepada Istana terkait instruksi yang meminta anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab.
“Saya tidak dilaporkan,” ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Heru menjelaskan, jika BPIP melaporkan hal tersebut, Istana akan melakukan koreksi dan mengizinkan anggota Paskibraka putri untuk tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan pribadi masing-masing.
Meski begitu, saat ini BPIP dikabarkan sudah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo.
Heru menegaskan, anggota Paskibraka putri yang beragama Islam dapat tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.
“Kami, baik di tingkat pusat yang akan melaksanakan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus, tetap mengikuti ketentuan di mana anggota Paskibraka yang mendaftar dengan mengenakan jilbab diperbolehkan untuk tetap mengenakannya,” jelasnya.
Isu mengenai aturan seragam Paskibraka tingkat nasional untuk remaja putri telah menjadi perhatian publik.
Permintaan agar anggota putri yang beragama Islam melepas jilbab saat upacara pengukuhan dan pengibaran bendera pada 17 Agustus mendapat sorotan luas.
BPIP telah memberikan klarifikasi terkait hal ini. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi anggota putri Paskibraka untuk melepas jilbab.
Yudian menegaskan, para anggota secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan, mengikuti peraturan yang telah disepakati dalam surat pernyataan yang bermeterai Rp10.000.
“Pelepasan jilbab hanya dilakukan saat upacara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara tersebut, anggota Paskibraka putri bebas menggunakan jilbab, dan BPIP menghormati kebebasan tersebut,” jelas Yudian dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (14/8/2024) seperti dikutip dari pantau
Bikin Gaduh Negara, Andre Rosiade Minta Kepala BPIP Dipecat!
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Desakan pemecatan ini merupakan respon keras tanggapi kebijakan Yudian yang memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk “melepas jilbab” jika masih ingin ikut menjadi pasukan pengibar bendera.
Tragisnya kebijakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Presiden Jokowi. Selama ini BPIP dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Yudian Wahyudi menjadi kepala BPIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade meradang dan mengecam Surat Edaran dari BPIP “menyeragamkan” pasukan Paskibraka yang tidak membolehkan menggunakan jilbab.
Menurut anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini, imbas kebijakan BPIP itu, menimbulkan reaksi dan pandangan negatif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Jokowi maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.
“Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).
Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.
“Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya,” ujar legislator asal Sumbar itu.***
