Jakarta - Wacana presiden dipilih lagi oleh MPR karena alasan masifnya politik uang dalam pemilihan langsung ramai dibahas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai wacana itu tidak menjawab persoalan politik uang dalam pemilu.
"Kami melihat isu terkait politik uang itu bukan persoalan yang akan teratasi hanya dengan mengotak-atik metode pemilihan langsung/tidak langsung saja," kata peneliti ICW Yassar Aulia saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
ICW menilai praktik politik uang dalam pesta demokrasi di Indonesia merupakan imbas dari pengaturan tata kelola pemilu dan partai politik. Metode kampanye yang jamak ditemui di Indonesia juga menciptakan persaingan logistik dan sumber daya hingga menimbulkan adanya politik uang.
Selain itu faktor pengawasan yang belum maksimal dari Bawaslu dan KPU juga menjadi indikator masih banyaknya politik uang dalam sistem pemilu langsung di Indonesia. ICW juga menyoroti kurang optimalnya kerja lembaga pemberantasan korupsi dalam persoalan tersebut.
"Ditambah lagi dengan ketidaksiapan kapasitas dari lembaga pengawal pemilu seperti Bawaslu dan KPU, ataupun tumpulnya taji institusi pemberantasan korupsi di Indonesia, wajar saja jika politik uang merupakan hal yang lumrah ditemui," ujar Yassar.
Meski begitu ICW menolak wacana presiden dipilih kembali oleh MPR sebagai cara untuk menghilangkan politik uang. ICW mengatakan pemerintah harus mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika ingin serius membenahi politik uang dalam pemilu.
"Jika ingin serius untuk membenahi politik uang, satu langkah awal yang sebetulnya sederhana tapi akan lebih berdampak adalah dengan segera mengesahkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," tutur Yassar.
Wacana Presiden Dipilih MPR
Untuk diketahui, wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Amien Rais bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan pihaknya siap untuk melakukan amandemen.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
