Jakarta - Wacana presiden dipilih kembali oleh MPR tengah mencuat. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menilai wacana itu menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia jika terealisasi.
"Wacana ini mundur ke belakang kalau demokrasi langsung yang merupakan buah dari reformasi akan diwacanakan dikembalikan menjadi wacana tidak langsung melalui pemilihan presiden dipilih MPR. Ini adalah suatu kemunduran," kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman saat dihubungi, Jumat (7/6/2024).
Wacana presiden dipilih lagi oleh MPR menyeruak usai Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, mengunjungi pimpinan MPR pada Rabu (5/6). Amien mengaku tidak keberatan jika presiden dipilih kembali oleh MPR.
Dalam salah satu poinnya, Amien menjelaskan pemilihan langsung menciptakan politik uang yang masif. Pukat UGM menilai argumen Amien Rais itu tidak tepat.
"Menurut saya politik uang melalui MPR akan gila-gilaan. Politik uangnya akan sangat transaksional karena jumlah anggota MPR tidak terlalu banyak jumlahnya sehingga justru lebih mudah untuk disuap," kata Zaenur.
Zaenur mengatakan dalam banyak studi diketahui politik uang dalam kontestasi pemilihan presiden tidak masif. Praktik itu acap kali ditemukan dalam pilkada hingga pileg.
"Justru kalau nanti dikembalikan ke pemilihan oleh MPR RI itu justru risiko korupsinya jadi semakin tinggi. Kalau pemilihan presiden secara langsung itu lebih menjamin demokrasi karena suara rakyat bisa disalurkan tanpa perantara," ujar Zaenur.
Menurut Zaenur, perbaikan dalam mengatasi politik uang dalam pemilu tidak semestinya dilakukan dengan mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR. Dia menilai hal itu justru hanya menjadi kemunduran dalam berdemokrasi.
"Saya tidak menafikan politik uang tapi solusinya bukan dengan pemilihan secara tidak langsung. Solusinya adakah dengan memperbaiki pendanaan politik khususnya pendanaan partai dan kedua penegakan hukum secara tegas konsisten dan adil," tutur Zaenur.
Wacana Presiden Dipilih MPR
Untuk diketahui, wacana presiden dipilih kembali oleh MPR muncul saat Amien Rais bertemu pimpinan MPR. Amien awalnya mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien Rais usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
"Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, sehingga Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung akan jauh dari praktek politik uang.
"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945. Bamsoet memastikan pihaknya siap untuk melakukan amandemen.
"Kita ingin menegaskan kalau seluruh parpol setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita," ujarnya.
