Ada hal menarik yang dilakukan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto saat diperiksa Polda Metro Jaya.
Orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri ini malah balik bertanya ke penyidik.
Diketahui, Hasto diperiksa terkait pernyataannya di media nasional.
Pernyataannya tersebut dianggap sebagai bentuk penghasutan.
Usai diperiksa penyidik, Hasto pun memberi keterangan kepada wartawan.
Menurut dia, memenuhi panggilan polisi ini merupakan bagian dari sistem kerja PDIP untuk menyuarakan tertib hukum.
Salah satunya, untuk membangun supremasi hukum.
“Ini adalah suatu ritual kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran,” ujar Hasto saat memberikan keterangan di lobi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).
Pengacara Hasto, Patra Zen mengatakan, pihaknya justru bertanya kepada penyidik Polda terkait pernyataan mana yang dinilai bermasalah.
Namun, dari proses klarifikasi yang berlangsung kurang lebih selama dua jam ini, Hasto hanya diberi empat pertanyaan.
“Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah, klarifikasi, pernyataan apa yang katanya menghasut, pernyataan yang katanya membuat keonaran.
Justru kita bertanya,” kata Patra dalam kesempatan yang sama.
Patra menegaskan, Hasto sebenarnya tidak diwajibkan untuk datang ke Polda.
Namun, kliennya tetap hadir sebagai bentuk tanggung jawab atas pernyataannya.
Untuk diketahui, Hasto dilaporkan ke polisi karena ucapannya dalam wawancara di salah satu TV nasional terkait kecurangan pemilu dianggap bermasalah.
Pelaporan dilakukan pada Maret 2024 lalu oleh Hendra dan Bayu Setiawan.
Hasto Mengaku Heran
Berdasarkan informasi yang diterima kalangan wartawan, Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat
Selasa (4/6/2024) ini, Hasto Kristiyanto dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional.
Hasto sendiri mengaku heran alasan polisi memanggilnya, karena menyuarakan hal-hal yang tidak benar terjadi saat ini.
"Betul sekali besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto.
"Tetapi saya agak heran, karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media yaitu dengan SCTV," sambungnya.
Padahal, menurut dia, wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik.
Sebab, fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar.
"Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan," tegasnya.
Meski demikian, Hasto mengaku dirinya tetap menghormati institusi Polri yang memanggilnya.
Namun, ia menyarankan Polri untuk meneladani kehidupan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso untuk melindungi masyarakat tertib hukum, bukan justru memproses warga yang menyampaikan kritik.
"Maka saya akan datang dan saya mengimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan karena bagi kader-kader PDIP yang memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno, kemudian Ibu Mega apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.
Hasto menduga panggilan itu adalah pesanan dari pihak penguasa yang membungkam suara kritis.
Namun Hasto tidak menyebut secara jelas siapa yang berada di balik pemanggilan itu.
"Betul sekali besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus.
"Ya ini pasti, ini ada orderan. Pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).
Bahas Kecurangan Pemilu 2024
Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait wawancaranya di sebuah stasiun televisi yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hasto pun heran mendapatkan panggilan itu karena merasa sedang bicara yang sebenarnya terjadi terkait Pemilu 2024.
Menurut Hasto, dugaan kecurangan pemilu juga sudah disuarakan oleh berbagai kajian akademis hingga temuan di lapangan.
"Adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi.
Lalu ketika menyuarakan itu gara-gara pengaduan masyarakat begitu cepat proses hukum itu berjalan," ujar dia.
Hasto kemudian membandingkan dengan kasus lain seperti korupsi, pertambangan ilegal hingga perbankan. Menurutnya, kasus itu terkesan lamban diproses atau bahkan didiamkan polisi.
"Kami PDI Perjuangan punya antrian persoalan yang sampai sekarang enggak selesai. Ketika ada kantor PAC kami kena lemparan bom molotov, pencurian terhadap laptop yang memuat informasi strategis, itu tidak diproses," ujarnya.
"Sementara yang mempersoalkan peningkatan kualitas demokrasi malah kemudian diproses," sambung politisi asal Yogyakarta ini.
Ditanya apakah akan hadir ke Polda Metro Jaya seorang diri atau ada pendampingan, Hasto mengungkapkan adanya keinginan Satgas PDIP hingga pengurus ranting PDI-P untuk menemaninya.
Namun, ia meminta mereka tidak hadir dan tetap tenang.
"Di tengah-tengah kegelapan demokrasi, kegelapan kekuasaan, kita harus memperjuangkan kebenaran dalam hukum itu.
Sehingga saya imbau semua tidak usah datang, nanti biar saya datang didampingi penasihat hukum," ujarnya. (*)
