Jogja - Aksi ricuh mewarnai unjuk rasa massa mahasiswa Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII) DIY di Gedung DPRD DIY sore ini. Kericuhan yang melibatkan satpam, polisi, dan mahasiswa ini mengakibatkan satu mahasiswa luka-luka.
"Kami menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian dan satpam DPRD, bahwasanya kader kami mengalami kekerasan hingga berdarah-darah," terang Ketua PMII Cabang DIY, Ilyasa Alvin Abadi usai aksi, Senin (10/6/2024).
Atas kejadian ini, Alvin mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke polisi. Selain itu, ia mengaku akan melibatkan massa yang lebih banyak untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
"PMII akan datang dengan massa lebih banyak, lebih besar untuk menyuarakan ini. Kami menuntut hukum atas represifitas terhadap kader-kader kita," tegasnya.
"Kita akan laporkan (ke kepolisian) dan mengawal sampai keadilan itu kita dapatkan," ujar Alvin menambahkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana meminta maaf atas kejadian ini. Ia mengaku akan bertanggung jawab dengan mengevaluasi dan pembinaan bagi jajaran satpam.
"Atas nama DPRD, atas nama teman-teman sekuriti saya minta maaf, tapi saya yakin yang terjadi tadi tanpa unsur kesengajaan. Teman-teman sekuriti karena tanggung jawabnya saja agar tidak terjadi sesuatu yang negatif," jelasnya.
"Kalau di internal jelas kami akan lakukan pembinaan kepada satpam bagaimana menghadapi teman-teman yang berekspresi di sini. Jelas itu evaluasi bagi kami," sambung Huda.
Tuntutan dalam Aksi Mahasiswa
Massa mahasiswa sendiri menggeruduk gedung DPRD DIY untuk menyuarakan keresahan akan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan biaya pendidikan yang semakin mahal.
"Tuntutannya tentang Tapera, kemudian terkait komersialitas pendidikan," jelas Alvin.
Terkait tuntutan mahasiswa tersebut, Huda mengaku mendukung aksi ini. Menurutnya, kebijakan Tapera memang layak dikritisi dan tidak menjadi solusi akan kebutuhan rumah bagi para pekerja.
"Saya pribadi mendukung aksi ini, pandangan saya Tapera itu kebijakan yang kurang logis ya. 2,5% gaji dari teman-teman itu untuk mendapatkan rumah butuh waktu berapa tahun, 150 tahun belum tentu selesai itu," ungkapnya.
"Salah satu kebijakan yang nggak logis, malah justru jadi beban teman-teman kita. Mestinya pemerintah fokus menyediakan lahan-lahan yang bisa dipakai untuk mereka untuk rumah," pungkas Huda.
