NIAMEY: Junta militer yang berkuasa di Niger segera mencabut perjanjian militer yang mengizinkan personel militer dan staf sipil dari Departemen Pertahanan AS berada di wilayahnya, kata juru bicara junta Kolonel Amadou Abdramane pada Sabtu.
Keputusan tersebut menyusul kunjungan para pejabat AS minggu ini yang dipimpin oleh Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika Molly Phee dan termasuk Jenderal Michael Langley, komandan Komando AS di Afrika.
Abdramane, berbicara di televisi di negara Afrika Barat tersebut, mengatakan delegasi AS tidak mengikuti protokol diplomatik, dan Niger tidak diberitahu tentang komposisi delegasi, tanggal kedatangan atau agendanya.
Dia menambahkan bahwa diskusi tersebut berkisar seputar transisi militer saat ini di Niger, kerja sama militer antara kedua negara dan pilihan mitra Niger dalam memerangi militan yang terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS.
Sejak merebut kekuasaan pada Juli tahun lalu, junta Niger, seperti penguasa militer di negara tetangga Mali dan Burkina Faso, telah mengusir pasukan Prancis dan Eropa lainnya, dan meminta dukungan Rusia.
“Niger menyesali niat delegasi Amerika untuk menolak hak kedaulatan rakyat Niger untuk memilih mitra dan jenis kemitraan yang benar-benar mampu membantu mereka melawan terorisme,” kata Abdramane. “
Juga, pemerintah Niger dengan tegas mengecam sikap merendahkan yang disertai dengan oleh ancaman pembalasan dari kepala delegasi Amerika terhadap pemerintah dan rakyat Niger,” tambahnya.
Terdapat sekitar 1.100 tentara AS di Niger pada tahun lalu, di mana militer AS beroperasi di dua pangkalan termasuk pangkalan drone yang dikenal sebagai Pangkalan Udara 201, yang dibangun di dekat Agadez di Niger tengah dengan biaya lebih dari $100 juta.
Sejak tahun 2018 pangkalan tersebut telah digunakan untuk menargetkan militan Daesh dan Jama'at Nusrat Al-Islam wal Muslimeen (JNIM), afiliasi Al-Qaeda, di wilayah Sahel.
Abdramane mengatakan status dan kehadiran pasukan AS di Niger adalah ilegal dan melanggar aturan konstitusional dan demokratis karena, menurut juru bicara tersebut, hal itu diberlakukan secara sepihak terhadap negara Afrika tersebut pada tahun 2012.
Ia mengatakan Niger tidak mengetahui jumlah warga sipil dan tentara AS. personel militer di wilayahnya atau jumlah peralatan yang dikerahkan dan, menurut perjanjian tersebut, militer AS tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi permintaan bantuan apa pun terhadap militan.
“Mengingat semua hal di atas, pemerintah Niger, segera mencabut perjanjian mengenai status personel militer Amerika Serikat dan pegawai sipil Departemen Pertahanan Amerika di wilayah Republik Niger,” kata Abdramane.
Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ARN]
