TB Hasanuddin: Pemerintah Wajib Dapat Persetujuan DPR Sebelum Kirim 8.000 Pasukan TNI ke Gaza dalam Misi ISF

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberangkatkan sekitar delapan ribu prajurit TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force di Gaza Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Sekretaris Militer Presiden itu ketika dihubungi pada Jumat 6 Maret 2026.

Menurutnya pengiriman pasukan ke luar negeri dalam misi semacam itu tidak boleh dilakukan tanpa restu legislatif karena ketentuan hukum yang berlaku secara tegas mensyaratkan persetujuan DPR.

TB Hasanuddin yang akrab disapa Kang TB menekankan bahwa apabila DPR tidak memberikan persetujuan maka pemberangkatan pasukan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ia menambahkan bahwa Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI pernah menggelar rapat bersama pimpinan TNI di bawah Jenderal Agus Subiyanto serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait persiapan tersebut.

Dalam pertemuan itu dibahas rencana pelatihan lima hingga delapan ribu personel TNI yang terdiri dari batalion kesehatan batalion zeni batalion konstruksi batalion mekanis serta batalion bantuan logistik untuk kesiapan misi.

Namun rapat tersebut belum menjelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi pasukan ketika sudah berada di lokasi operasi di Gaza.

Kang TB menyatakan ketidakjelasan tersebut mencakup apakah pasukan akan bertindak sebagai pengukur wilayah penjaga perdamaian atau kekuatan penjaga damai peacekeeping force.

Politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pemerintah dan TNI diperbolehkan mempersiapkan pasukan terlebih dahulu namun keputusan akhir pemberangkatan tetap harus melalui mekanisme persetujuan DPR.

Ia menjelaskan bahwa setelah persiapan selesai pemerintah cukup mengajukan permohonan persetujuan pemberangkatan kepada DPR untuk mendapatkan lampu hijau.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga