Proyek Jokowi Jadi Bom Waktu Fiskal: Woosh, IKN, MBG Berisiko Bebani APBN Jangka Panjang!

 

Repelita Jakarta - Peneliti senior ISEAS Yusof-Ishak Institute Made Supriatma mengungkapkan sejumlah proyek strategis nasional dari era Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan beban fiskal berat bagi keuangan negara dalam jangka panjang.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang semula diklaim tidak membebani APBN kini justru menjadi sumber risiko signifikan karena pembengkakan biaya dari US$5,5 miliar menjadi US$7,2 miliar ditambah bunga pinjaman mencapai 3,5 persen per tahun.

Perubahan rute menjadi Halim-Tegalluar akibat kendala pembebasan lahan membuat proyek tersebut kehilangan daya saing sehingga pendapatan tiket dari lima hingga enam juta penumpang per tahun belum mampu menutupi beban utang dan bunganya.

Sebagian besar keuntungan PT Kereta Api Indonesia tersedot untuk mendukung proyek ini mengingat kepemilikan saham mayoritas di KCIC sehingga utang akhirnya dialihkan ke Danantara dan menjadi tanggungan negara melalui APBN.

"Proyek yang awalnya disebut tidak membebani APBN, pada akhirnya tetap kembali ke APBN," demikian pernyataan Made Supriatma yang dikutip dari unggahannya di Facebook pada Sabtu 28 Februari 2026.

Proyek Ibu Kota Nusantara juga menghadapi masalah serius di mana anggaran yang diajukan Otorita IKN sebesar Rp17 triliun untuk tahun 2026 hanya disetujui Rp6,2 triliun sehingga pembangunan fisik nyaris mandek dan hanya cukup untuk pemeliharaan saja.

Made menyebut munculnya fenomena bandara tidak berpenghuni seperti Bandara Kertajati dan bandara di Bojonegoro yang dibangun dengan biaya Rp132 miliar pada 2021 sebagai contoh "airport to nowhere" karena minimnya lalu lintas penumpang.

Sirkuit Mandalika yang dibiayai pinjaman Rp3,6 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank turut menjadi ilustrasi proyek berisiko tinggi yang sulit memberikan manfaat ekonomi sesuai harapan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan skema Sentra Produksi Pangan Gizi yang dikelola swasta dikritik karena berpotensi menjadi bentuk privatisasi kepentingan publik dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG atau mencapai Rp1,14 miliar setahun.

Insentif tersebut nyaris menutup biaya pembangunan dapur sebesar Rp1,6 miliar sehingga modal awal minim diperlukan dan transparansi kepemilikan SPPG pun dipertanyakan sebagai potensi distribusi rente.

Program Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak realistis karena kewajiban cicilan Rp600 juta per tahun mengharuskan omzet bulanan Rp1-1,5 miliar dengan margin keuntungan 3-5 persen yang sulit dicapai oleh koperasi desa.

Rencana pembentukan lebih dari 500 Batalyon Teritorial Pembangunan di sektor pertanian juga mendapat sorotan dengan estimasi biaya Rp1,9 miliar per bulan per batalyon yang dianggap terlalu besar dibandingkan potensi produksi yang dihasilkan.

Made menekankan bahwa ambisi besar menuju kemajuan negara harus diimbangi dengan perhitungan ekonomi yang matang serta tata kelola yang transparan dan akuntabel agar tidak menjadi beban berkepanjangan bagi keuangan negara.

"Yang menjadi persoalan bukan pada negara pemberi pinjaman, melainkan pada keputusan politik yang diambil di dalam negeri," tegasnya sebagai pengingat agar kebijakan publik benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat secara luas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga