PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi: Tekan Daya Beli Rakyat dan Picu Inflasi

 

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto menolak keras rencana pemerintah yang membuka kemungkinan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Kebijakan tersebut dinilai akan semakin menekan daya beli masyarakat sekaligus memicu inflasi yang merugikan berbagai lapisan ekonomi nasional.

Lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat serta Israel menjadi alasan pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM subsidi seperti solar dan pertalite.

Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat karenanya harus dihindari pemerintah katanya melalui layanan pesan pada Minggu 8 Maret 2026.

Mulyanto menekankan bahwa pemerintah seharusnya menghindari langkah yang membebani rakyat dan mencari solusi fiskal alternatif yang lebih tepat.

Ia menyarankan pemerintah melakukan tinjauan ulang serta penyesuaian pengeluaran anggaran yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran agar tidak perlu menaikkan harga BBM.

Pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien bebernya.

Mulyanto juga mengusulkan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang kurang prioritas termasuk penjadwalan ulang proyek yang tidak mendesak serta peningkatan efisiensi belanja secara keseluruhan.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara minyak sawit mentah dan nikel dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang lebih baik.

Mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara CPO nikel dan lainnya jelasnya.

Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sebesar tujuh puluh dolar Amerika per barel dalam kerangka makro APBN 2026 namun harga minyak Brent saat ini telah mencapai sembilan puluh tiga koma tiga empat dolar per barel dan WTI ditutup pada sembilan puluh koma sembilan dolar per barel.

Kondisi pasar minyak dunia yang tidak menentu tersebut menimbulkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat lebih lanjut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga