Repelita Jakarta - Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat menyusul informasi bahwa sejumlah kelompok milisi Kurdi Iran yang bermarkas di wilayah utara Irak sedang mempersiapkan serangan lintas batas ke wilayah Iran.
Langkah tersebut berpotensi membuka medan pertempuran baru di tengah konflik yang sudah melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat serta Israel melawan Iran.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa badan intelijen Amerika Serikat telah menyediakan senjata ringan kepada milisi Kurdi tersebut jauh sebelum operasi militer terhadap Iran dimulai.
Bantuan itu diyakini bertujuan untuk memprovokasi gejolak di dalam negeri Iran sekaligus mengacaukan kestabilan pemerintahan di Teheran.
Kelompok Kurdi dikenal sebagai faksi oposisi yang cukup terstruktur di Iran dengan ribuan personel yang telah menjalani pelatihan militer serta memiliki pengalaman pertempuran di daerah perbatasan.
Jika aksi lintas batas ini benar terjadi maka menjadi ancaman berat bagi otoritas Iran yang sedang menghadapi serangan udara gencar dari Amerika Serikat dan Israel.
Salah satu kelompok yang disebut sedang bersiap adalah Partai Kebebasan Kurdistan yang telah memindahkan sebagian unit militernya ke kawasan perbatasan di Provinsi Sulaymaniyah Irak utara.
Sementara itu pejabat dari kelompok oposisi Kurdi lainnya yaitu Komala menyatakan pasukannya berada dalam status siaga penuh.
Menurut informasi internal pasukan Komala diperkirakan mampu menyeberang perbatasan Iran dalam rentang satu hingga sepuluh hari mendatang tergantung kondisi lapangan.
Di sisi lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh Kurdi penting.
Trump disebut menghubungi Massoud Barzani dan Bafel Talabani untuk meminta kemudahan akses perbatasan bagi pejuang Kurdi Iran.
Kontak juga dilakukan dengan Mustafa Hijri pemimpin Partai Demokratik Kurdistan Iran meskipun Gedung Putih berupaya menenangkan spekulasi soal keterlibatan langsung.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengakui adanya komunikasi antara Presiden Trump dengan pemimpin Kurdi terutama berkaitan dengan pengamanan pangkalan militer Amerika di Irak utara.
Namun ia menyangkal bahwa Presiden telah memberikan persetujuan atas rencana pemberontakan bersenjata di Iran.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga menegaskan bahwa Washington tidak sedang mempersenjatai kelompok tertentu.
“Kami berjuang untuk kebebasan dan tentu saja kami berjuang melawan militer yang membahayakan rakyat kami” ujar seorang veteran dari Partai Kehidupan Bebas Kurdistan Siamand Moani seperti dikutip laporan media internasional.
Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel yang berlangsung sejak Sabtu lalu telah menewaskan beberapa pejabat senior Iran.
Serangan itu juga menghancurkan berbagai fasilitas keamanan di sepanjang perbatasan Iran dengan Irak termasuk markas Korps Garda Revolusi Islam pos penjagaan hingga infrastruktur telekomunikasi.
Intensitas serangan paling tinggi tercatat di wilayah timur Iran khususnya sepanjang jalur penting yang menghubungkan perbatasan Irak dengan kota-kota utama di Iran.
Di kota Sanandaj misalnya ledakan dahsyat dilaporkan meratakan markas kepolisian lokal beserta bangunan di sekitarnya.
Para pengamat militer menilai serangan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar infiltrasi milisi Kurdi dari Irak.
Meski begitu laporan intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa kelompok Kurdi belum memiliki kekuatan politik maupun sumber daya memadai untuk menggulingkan pemerintahan Iran.
Oleh karena itu operasi mereka lebih difokuskan pada penciptaan kekacauan di dalam negeri serta memecah perhatian militer Iran.
“Rakyat Iran pada umumnya tidak bersenjata Kecuali dinas keamanan runtuh akan sulit bagi mereka untuk mengambil alih kecuali seseorang mempersenjatai mereka” kata mantan pejabat tinggi Pentagon era Barack Obama Alex Plitsas.
Pemerintah wilayah Kurdistan Irak kini berada dalam posisi sulit akibat rencana pelibatan milisi Kurdi tersebut.
Pemerintah pusat Baghdad yang memiliki hubungan erat dengan Teheran dilaporkan memerintahkan otoritas Kurdi untuk mencegah militan melintasi perbatasan.
Keterlibatan milisi Kurdi dikhawatirkan memicu serangan balasan dari pasukan Iran atau milisi pro-Teheran di Irak.
Untuk mengantisipasi hal itu Kementerian Dalam Negeri wilayah Kurdistan Irak telah menempatkan pasukan Peshmerga di sejumlah titik perbatasan kunci.
Deputi Perdana Menteri Kurdistan Irak Qubad Talabani menegaskan bahwa pemerintahannya berupaya menjaga netralitas di tengah eskalasi konflik kawasan.
Otoritas keamanan nasional Irak mengklaim telah menerima desakan dari Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Bagheri agar segera menghalangi upaya penyusupan kelompok oposisi ke Iran.
Para analis memperingatkan bahwa jika milisi Kurdi benar-benar melancarkan operasi lintas batas maka ketidakstabilan kawasan akan semakin parah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
