[BREAKING NEWS] KPK OTT Bupati Pekalongan: Dugaan Korupsi Pengadaan, Ajudan dan Orang Kepercayaan Ikut Diamankan

 

Repelita Semarang - Langit Jawa Tengah masih gelap ketika tim Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan gerakan diam-diam pada Selasa 3 Maret 2026 hingga akhirnya operasi tangkap tangan tersebut mengarah pada Bupati Pekalongan beserta dua orang lainnya.

Bupati Pekalongan bersama ajudan serta sosok yang disebut sebagai orang kepercayaannya diamankan di wilayah Semarang dalam operasi yang berlangsung pagi itu.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan ketiga orang tersebut telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa yang pertama dibawa ke ibu kota adalah Bupati kemudian orang kepercayaan serta ajudannya pada pagi hari tersebut.

Sementara itu tim penyidik lain masih melakukan pengembangan di Kabupaten Pekalongan dengan memeriksa sejumlah pihak dari berbagai dinas secara mendalam.

Ruangan Dinas Tata Ruang di wilayah tersebut telah disegel oleh tim KPK sehingga menciptakan suasana tegang di lingkungan pemerintahan setempat.

Dugaan sementara mengarah pada dugaan korupsi terkait pengadaan barang atau jasa namun konstruksi perkara masih terus disusun oleh penyidik.

Permintaan keterangan kepada berbagai pihak di Pekalongan terus berlangsung untuk mengungkap detail proyek yang diduga disalahgunakan serta peran masing-masing individu.

Keterangan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dianggap sangat penting guna menelusuri alur dana serta mekanisme yang terjadi dalam dugaan pelanggaran tersebut.

KPK belum mengungkap nilai proyek yang dipersoalkan jumlah barang bukti yang diamankan maupun daftar nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Lembaga antirasuah ini masih menyelesaikan tahap pemeriksaan awal sebelum memutuskan apakah pejabat dari dinas lain juga akan dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta.

Operasi tangkap tangan di Pekalongan ini menjadi tambahan daftar panjang penindakan KPK sepanjang awal tahun 2026 yang menyasar berbagai level kekuasaan.

Pada 9 hingga 10 Januari KPK menangkap lima orang terkait suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara termasuk kepala kantor serta dua bawahannya.

Selanjutnya pada 20 Januari dua kepala daerah ditangkap serentak yakni Wali Kota Madiun atas dugaan pemerasan dana CSR dan Bupati Pati dalam kasus suap pengisian perangkat desa.

Operasi berikutnya menyasar dugaan korupsi restitusi pajak di Kalimantan Selatan yang melibatkan pejabat Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin.

Terbaru sebelum Pekalongan lima orang diamankan dalam perkara suap penyelamatan lahan di Pengadilan Negeri Depok termasuk pimpinan pengadilan tersebut.

Deretan penindakan ini menunjukkan bahwa berbagai ruang kekuasaan mulai dari kantor pajak hingga pemerintahan daerah masih menyimpan potensi penyimpangan yang terus diawasi ketat.

Di Pekalongan proses pengungkapan baru dimulai sehingga publik menanti informasi lanjutan mengenai proyek mana yang menjadi pokok perkara serta sejauh mana jaringan yang terlibat.

Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Langkah cepat KPK pada pagi itu sekali lagi mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tidak pernah benar-benar berhenti.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga