Repelita Washington - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menolak resolusi kekuasaan perang dengan suara tipis sehingga perang yang dilancarkan Presiden Donald Trump terhadap Iran tetap berlanjut tanpa persetujuan tambahan dari Kongres.
Resolusi bipartisan yang diajukan oleh anggota DPR Partai Demokrat Ro Khanna serta anggota DPR Partai Republik Thomas Massie bertujuan mewajibkan presiden meminta otorisasi Kongres sebelum melancarkan serangan militer lebih lanjut ke Iran.
Pemungutan suara pada Kamis menghasilkan dua ratus sembilan belas suara mendukung dan dua ratus dua belas suara menolak di tengah mayoritas tipis yang dikuasai Partai Republik pendukung Trump.
Hasil voting sebagian besar mengikuti garis partai dengan hanya dua anggota Republik yang membelot mendukung resolusi sementara empat anggota Demokrat menentangnya.
Ini menjadi penolakan kedua dalam dua hari berturut-turut setelah Senat AS juga menolak rancangan serupa berdasarkan garis partai yang sama.
Para pemimpin Partai Republik yang menguasai kedua kamar Kongres menegaskan bahwa Trump telah memiliki wewenang untuk memulai kampanye udara dan laut yang dimulai akhir pekan lalu.
Serangan tersebut memicu respons balasan dari Teheran berupa serangan drone dan rudal ke berbagai titik di Timur Tengah sehingga menewaskan enam tentara Amerika Serikat serta seribu dua ratus tiga puluh orang di Iran.
Ketua DPR AS Mike Johnson dari Partai Republik menyatakan bahwa pengesahan resolusi kekuasaan perang saat ini merupakan ide berbahaya yang akan melemahkan pasukan AS dan memberdayakan musuh.
Serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta pejabat keamanan tinggi sehingga memicu eskalasi konflik.
Berdasarkan Konstitusi AS hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang meskipun presiden dapat mengambil tindakan militer terbatas dalam situasi pembelaan diri mendesak.
Perwakilan Gregory Meeks dari Partai Demokrat menekankan bahwa Trump bukan raja dan harus menyampaikan argumennya ke Kongres jika menganggap perang dengan Iran penting bagi kepentingan nasional.
Thomas Massie menegaskan bahwa Resolusi Kekuasaan Perang 1973 hanya mengizinkan pengerahan pasukan dalam tiga kondisi yaitu deklarasi perang otorisasi khusus atau serangan langsung terhadap Amerika Serikat yang tidak terpenuhi saat ini.
Warren Davidson anggota parlemen sayap kanan juga memperingatkan bahwa Trump telah melampaui wewenang konstitusional meskipun Iran diakui sebagai musuh Amerika Serikat.
Kampanye militer ini bermula setelah negosiasi panjang mengenai program nuklir Iran melalui mediasi Oman di Jenewa Swiss yang akhirnya gagal.
Pemerintahan Trump hanya memberi pemberitahuan terbatas kepada sebagian kecil anggota Kongres tanpa meminta persetujuan resmi untuk memulai permusuhan.
Penjelasan pemerintahan mengenai alasan serangan berubah-ubah sehingga memicu kritik dari Partai Demokrat atas perang yang dianggap ilegal dan tanpa tujuan jelas.
Hakeem Jeffries pemimpin minoritas DPR menyoroti kurangnya pembenaran konkret atas risiko jiwa tentara serta pengeluaran miliaran dolar di tengah krisis domestik yang belum terselesaikan.
Brian Mast ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR menyatakan dukungan penuh kepada Trump karena menggunakan wewenang konstitusional untuk membela negara dari ancaman nyata dari Iran.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
