Nouri al-Maliki: Politisi Irak yang membuat Washington gemetar dan Tehran tersenyum

 

 Repelita Baghdad - Nouri al-Maliki mantan perdana menteri Irak yang berpengaruh kini kembali menjadi pusat perhatian politik di usia 75 tahun.

Nama politisi ini memicu kecemasan kuat di Washington sementara di Tehran justru disambut dengan kepuasan karena hubungan historis yang erat.

Al-Maliki yang berasal dari Partai Dawa Islam pernah menghabiskan hampir seperempat abad dalam pengasingan di Suriah dan Iran akibat pengejaran rezim Saddam Hussein.

Pengalaman pengasingan tersebut membentuk jaringan koneksi mendalam dengan Tehran yang memberikan suaka serta dukungan politik selama masa-masa sulitnya.

Pasca-invasi Amerika Serikat tahun 2003 ia naik secara bertahap di tengah kekacauan politik dan akhirnya memimpin Irak dari 2006 hingga 2014.

Periode kepemimpinannya yang terlama pasca-Saddam ditandai dengan konflik sektarian mematikan peningkatan peran milisi serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Para kritikus menilai kebijakan sentralisasi dan proses de-Baathifikasi yang agresif telah memarjinalkan komunitas Sunni sehingga memupuk radikalisme dan mempermudah kemunculan ISIS.

Bagi basis pendukung Syiah ia tetap dilihat sebagai benteng kokoh yang melindungi identitas kelompoknya dari berbagai ancaman.

Washington melihat nominasi kembali al-Maliki sebagai langkah yang akan memperkuat dominasi Iran atas Irak di bidang ekonomi militer dan strategi.

Kekhawatiran tersebut muncul karena Irak berpotensi semakin terikat dalam orbit Tehran sehingga mengancam investasi serta pengorbanan besar Amerika sejak dua dekade lalu.

Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan Amerika Serikat tidak akan lagi memberikan bantuan jika al-Maliki kembali berkuasa.

Ancaman itu dilengkapi peringatan pembatasan akses Irak terhadap rekening minyak yang dikelola Federal Reserve New York.

Langkah pembekuan akses tersebut dapat menghentikan pembayaran gaji pegawai negeri pensiun serta layanan publik esensial di negara yang bergantung hampir total pada pendapatan minyak.

Tekanan dari Amerika malah memicu gelombang protes nasionalis di depan Kedutaan Besar AS di Baghdad.

Ratusan demonstran mengibarkan bendera Irak sambil mengecam campur tangan asing dalam urusan kedaulatan nasional.

Banyak warga Irak meskipun kritis terhadap al-Maliki tetap menolak intervensi Washington karena menganggapnya melanggar hak bangsa menentukan pemimpin sendiri.

Al-Maliki menanggapi ancaman tersebut dengan tegas dan menyatakan hanya akan mundur jika koalisi pendukungnya mencabut dukungan secara resmi.

Sikap kerasnya semakin memperdalam polarisasi antara kelompok yang trauma dengan era kekerasan sektariannya dan mereka yang memandangnya sebagai simbol ketahanan terhadap hegemoni luar.

Krisis saat ini mencerminkan kelemahan sistem politik pasca-2003 yang membagi jabatan berdasarkan identitas sektarian dan etnis sehingga sering berujung pada kebuntuan serta korupsi.

Dukungan kuat dari Koalisi Koordinasi Syiah menunjukkan betapa elite politik lama masih menguasai perebutan kekuasaan.

Sementara itu Rusia mengambil sikap kontras dengan menegaskan prinsip non-intervensi serta mendukung kedaulatan dan persatuan Irak.

Posisi Moskow tersebut secara tidak langsung memperluas pengaruhnya di Timur Tengah sebagai penyeimbang terhadap dominasi Amerika.

Kembalinya Nouri al-Maliki menjadi cermin pertarungan besar Irak antara tarikan kuat ke arah Iran dan ketergantungan pada Amerika antara luka masa lalu sektarian dan impian nasionalisme serta antara cita-cita kedaulatan dan kenyataan ekonomi yang rapuh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga