Ketua BEM UGM Terima Ancaman Usai Kritik Pemerintah, Menteri HAM Tegaskan Bukan Aksi Negara

 

Repelita Yogyakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto menyatakan kritik terhadap sikap pemerintah yang dianggap pasif dalam menangani berbagai upaya intimidasi terhadap masyarakat khususnya mereka yang kritis terhadap kebijakan negara.

Menurutnya pemerintahan Presiden Prabowo sering kali tidak tegas menghadapi kasus-kasus teror yang menimpa individu-individu yang berani menyuarakan pendapat berbeda.

Tiyo menilai sikap pasif tersebut sebagai bentuk kepengecutan dari rezim saat ini yang dikenal sebagai rezim pengecut.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers daring bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik pada Selasa 17 Februari 2026.

Ia menambahkan bahwa kepengecutan rezim Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tampak sejak proses pencalonan mereka yang melibatkan perubahan aturan batas usia melalui Mahkamah Konstitusi.

Untuk menang pemilihan presiden saja mereka harus mengakali konstitusi itu adalah kepengecutan pertama barangkali dari rezim Prabowo-Gibran ujar Tiyo.

Menurutnya presiden serta para pejabat negara seharusnya memiliki sikap ksatria dalam melindungi seluruh warga negara dari berbagai bentuk intimidasi termasuk mereka yang kritis terhadap pemerintahan.

Karena sejatinya siapapun yang mengkritik motivasinya cuma satu kepedulian pada bangsa supaya bangsa ini tidak hancur lebur karena salah tata kelola ucapnya.

Selain itu Tiyo juga menyoroti kritik BEM UGM terhadap program kebijakan pemerintah terutama makan bergizi gratis yang dianggap mereduksi solusi atas masalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan.

BEM UGM juga mengkritik keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang memerlukan pembayaran satu miliar dolar AS atau sekitar enam belas koma tujuh triliun rupiah untuk menjadi anggota permanen.

Menurut Tiyo terdapat ironi karena pemerintah mampu mengalokasikan anggaran besar untuk MBG serta keanggotaan Board of Peace sementara di sisi lain ada kasus masyarakat yang tidak mampu bersekolah seperti peristiwa bunuh diri siswa sekolah dasar di Ngada Nusa Tenggara Timur karena tak sanggup membeli pena dan buku.

Pada awal Februari BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund yang berisi aduan terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo setelah kasus tragis anak bunuh diri di NTT.

Tiyo beserta sejumlah pengurus BEM UGM mengalami teror dari pihak tak dikenal beberapa hari setelah pengiriman surat tersebut.

Tiyo menerima pesan WhatsApp berisi ancaman penculikan dari nomor dengan kode negara Inggris empat hari setelah kritik terhadap Prabowo disampaikan.

Selain ancaman penculikan peneror juga mengirimkan pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing serta mencari panggung dengan isi Agen asing Jangan cari panggung jual narasi sampah.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa pemerintah bukan pelaku teror terhadap Ketua BEM UGM Yogyakarta Tiyo Ardianto.

Menurutnya bila ada yang mengatasnamakan pemerintah itu merupakan upaya penggiringan opini seakan-akan pemerintah menekan oposisi aktivis atau mahasiswa tidak begitu apalagi lewat WhatsApp kata Natalius pada Selasa 17 Februari 2026 saat ditanya mengenai teror terhadap Tiyo yang mengkritik pemerintah.

Mantan anggota Komnas HAM ini menyebut Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan hukum sebagai alat menekan oposisi serta tetap terbuka terhadap kritik kalau presiden sudah menyatakan sikap kami taat ujar dia.

Menurut Natalius pemerintah tidak tersinggung dengan kritik dan mengklaim tidak ada orang dipenjara karena kritik kalau karena perbuatan kriminal itu berbeda ujar dia.

Ia menilai kritik dari mahasiswa sebagai alat koreksi serta masukan bagi pemerintah yang dianggap sebagai upaya perbaikan masukan yang bertujuan untuk kepentingan publik dan rakyat kecil itu baik tapi menuduh pemerintah melakukan teror itu terlalu jauh kata dia.

Natalius meminta aparat kepolisian mengusut kasus teror ini karena nomor telepon pelaku bisa ditelusuri serta isi pesan bisa diperiksa polisi yang akan menentukan siapa pelakunya ujar dia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga