Kepada Prabowo, Abraham Samad Minta Kembalikan UU KPK Lama yang Direvisi Jokowi

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua KPK Abraham Samad secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi sebelum revisi yang dilakukan pada tahun 2019 di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Abraham menilai penurunan kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK saat ini merupakan dampak langsung dari perubahan undang-undang tersebut.

Hal itu disampaikannya saat bertemu Prabowo bersama beberapa tokoh lainnya di kediaman Kertanegara Jakarta Selatan pada Jumat 30 Januari 2026.

"Saya bilang yang terpenting bahwa yang harus digarisbawahi, kalau sekarang ada penurunan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 yang dilakukan Jokowi," ujar Abraham kepada media pada Senin 2 Februari 2026.

"Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki kembali KPK, kinerjanya meningkat seperti aparat penegak lain, kembalikan Undang-Undang KPK seperti dulu," tambahnya.

Abraham juga menyoroti perlunya perbaikan sistem rekrutmen komisioner KPK dengan menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai syarat utama.

Menurutnya calon komisioner yang memiliki catatan moral buruk sama sekali tidak boleh dipilih untuk memimpin lembaga antikorupsi tersebut.

"Orang yang cacat moral tidak boleh dipilih, saya bilang gitu ya," tegas Abraham.

Ia memberikan contoh kasus Firli Bahuri dan Lili Pintauli yang terbukti melanggar etik selama menjabat sehingga merusak citra dan marwah KPK secara keseluruhan.

"Kita sudah punya contoh buruk, orang yang cacat moral, Firli, Lili, itu dipilih dalam pimpinan KPK, akhirnya apa? Terbukti mereka menyalahgunakan kekuasaan, sehingga itu memperburuk marwah KPK, saya bilang," jelas Abraham.

Abraham menyatakan bahwa seluruh usulan dan pandangan yang ia sampaikan telah dicatat secara teliti oleh Presiden Prabowo selama pertemuan tersebut.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga