Bahasa Kasar Pemimpin, Teror Digital, dan Standar Ganda Demokrasi
Istana Bicara, Publik Mengingat
Istana menanggapi ancaman digital terhadap Ketua BEM UGM dengan imbauan agar “kata-kata kurang sopan dihindari.” Pesan ini sekilas tampak bijak, namun publik segera mengingat rekam jejak Presiden Prabowo sendiri yang berulang kali melontarkan kata-kata kasar kepada rakyat maupun pengkritiknya.
Rekam Jejak Ucapan Kasar Prabowo
- Sentul Convention Center, Februari 2025: Prabowo mengucapkan kata “ndasmu” berulang kali saat menanggapi kritik kebijakan.
- Pidato HUT Gerindra, Februari 2025: kembali melontarkan “ndasmu” dengan nada mengejek.
- Pidato kampanye 2024: mengaku sebagai mantan serdadu yang tidak bisa bicara halus, menyebut pengkritik “bodoh” dan “tidak mengerti.”
- Instruksi Program Makan Bergizi Gratis, 13 Februari 2026: Prabowo memerintahkan Kepala Staf Presiden Qodari untuk mengumpulkan video hinaan terhadap program MBG. Ia berkata:
“Pak Qodari, tolong dikumpulin ya video klip video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia, ‘MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia’.” – Prabowo, Peresmian SPPG Polri, Jakarta Barat, 13 Februari 2026 KOMPAS.com
Ketidakkonsistenan yang Menohok
Pepatah lama berkata:
“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.”
Jika pemimpin terbiasa berkata kasar, rakyat akan meniru gaya itu dalam ruang kritik. Maka menjadi kontradiktif ketika rakyat yang mengucapkan kata “stupid” atau “bodoh” langsung dianggap melewati batas sopan santun, sementara pemimpin sendiri bebas melontarkan makian.
Dampak pada Demokrasi
- Bahasa pemimpin adalah standar moral publik. Kasar dari atas akan menetes ke bawah.
- Kemarahan terhadap kritik rakyat memperlihatkan ketidakadilan: pemimpin boleh marah, rakyat tidak boleh.
- Pesan moral istana kehilangan kredibilitas karena publik melihat ketidakselarasan antara ucapan dan tindakan.
Penutup
Jika benar ingin rakyat menghindari kata-kata kasar, maka teladan harus dimulai dari pucuk pimpinan. Demokrasi tidak bisa tumbuh sehat bila kritik rakyat dibungkam dengan ancaman, sementara bahasa kasar dari pemimpin dianggap wajar. Pertanyaan publik pun menggema:
Mengapa ketika pemimpin berkata kasar dianggap gaya retorika, tetapi ketika rakyat mengkritik dengan kata keras langsung dicap tidak sopan.(*)
