Herwin Sudikta: Pembela MBG Cuma Cuci Tangan, Keracunan Siswa Kudus Buktikan Kegagalan Sistem

 

Repelita Jakarta - Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMA di Kudus Jawa Tengah kembali menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sorotan tajam di kalangan masyarakat.

Pegiat media sosial Herwin Sudikta mengkritik pola respons yang muncul dari sebagian pendukung mantan Presiden Joko Widodo setiap kali terjadi kasus keracunan makanan pada penerima manfaat program tersebut.

Menurut Herwin kelompok yang disebutnya termul selalu menunjukkan sikap refleksif dan defensif tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap akar masalah.

Herwin menyatakan bahwa setiap kali muncul berita keracunan pasca konsumsi MBG para termul langsung membela program tanpa berpikir panjang.

Ia menilai narasi pembelaan yang disampaikan selalu seragam dan berulang seperti pola yang sudah terprediksi.

Herwin menyoroti bahwa kesalahan kerap hanya dialihkan pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa menyentuh desain besar program itu sendiri.

Menurutnya logika tersebut terlalu menyederhanakan persoalan karena MBG merupakan sistem yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan saat terjadi kegagalan.

Herwin menegaskan bahwa SPPG BGN distribusi hingga penerima manfaat merupakan satu ekosistem yang saling terkait erat.

Ia menjelaskan bahwa kegagalan di satu titik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab keseluruhan program secara menyeluruh.

Herwin menekankan bahwa jika dapur bermasalah atau pengawasan lemah maka hal itu mencerminkan kegagalan dalam perencanaan dan pengawasan program secara keseluruhan.

Ia menilai program publik tidak boleh hanya mengklaim keberhasilan saat berjalan lancar namun melepaskan tanggung jawab ketika terjadi persoalan serius.

Herwin menegaskan bahwa pola pembelaan semacam itu bukan merupakan bagian dari kebijakan yang sehat melainkan hanya upaya cuci tangan dari tanggung jawab.

Sementara itu Badan Gizi Nasional menyatakan terus melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh insiden keracunan yang terjadi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa SPPG yang menyebabkan keracunan massal dan melanggar standar operasional prosedur akan dikenai sanksi tegas berupa kartu kuning.

Dadan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Senin dua Februari dua ribu dua puluh enam.

Ia menjelaskan bahwa SPPG yang mengambil bahan baku dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya akan mendapat peringatan keras.

Dadan menyatakan bahwa beberapa SPPG akan dievaluasi lebih lanjut dan kemungkinan dihentikan sementara untuk waktu yang cukup lama.

Ia juga mengumumkan bahwa menu tertentu akan dihindari untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Dadan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penerima manfaat yang mengalami keracunan dan menegaskan bahwa investigasi penyebab masih terus dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan BGN untuk tetap mengejar target namun dengan meningkatkan kualitas dan keamanan program secara signifikan.

Dadan menegaskan bahwa arahan presiden tersebut menjadi pedoman utama dalam perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga