Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Sengaja Dibuat untuk Melemahkan Prabowo!

 

Repelita Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja diciptakan untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman berpendapat bahwa narasi tersebut dibuat oleh pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan dengan Prabowo.

"Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.

Menurut Habiburokhman, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuatan presiden akan berkurang.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa rantai komando akan menjadi lebih panjang.

"Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang.

Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian," ucapnya.

"Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo.

Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat," imbuhnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden saat ini adalah amanat dari reformasi.

Ia menyebut ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.

"Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan," katanya.

Habiburokhman menilai bahwa narasi Polri di bawah kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi.

"Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan.

Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian," ucapnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga