Repelita Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara mendadak mengumumkan pembubaran majelis rendah parlemen pada 23 Januari 2026, langkah mengejutkan yang langsung memicu spekulasi luas mengenai motif di balik keputusan tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada 19 Januari 2026, di mana Takaichi menegaskan bahwa masa kampanye pemilu akan dimulai 27 Januari dan pemungutan suara digelar pada 8 Februari mendatang.
Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya ingin meminta rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memutuskan.
Keputusan tiba-tiba ini dinilai sebagai taruhan besar bagi perdana menteri perempuan pertama Jepang yang baru menjabat sejak Oktober lalu, mengingat popularitas pribadinya yang tinggi kontras dengan penurunan dukungan terhadap Partai Demokrat Liberal.
Partai penguasa tersebut selama puluhan tahun mendominasi politik Jepang meski kerap berganti pemimpin, namun kini koalisi pemerintahannya hanya bertumpu pada mayoritas sangat tipis di majelis rendah.
Mayoritas rapuh itu berpotensi menghambat agenda utama Takaichi seperti peningkatan belanja fiskal secara proaktif serta kenaikan signifikan anggaran pertahanan di tengah ketegangan regional.
Jika LDP bisa meraih mayoritas sendiri di majelis rendah itu akan membantu dia menjalankan kebijakan tanpa harus berkompromi dengan partai lain kata Sadafumi Kawato profesor emeritus Universitas Tokyo.
Kabinetnya baru saja menyetujui anggaran rekor 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal mulai April 2026, dengan tekad mempercepat persetujuan parlemen guna menangani inflasi dan memperkuat pemulihan ekonomi.
Oposisi mengkritik langkah pembubaran ini sebagai risiko yang dapat menunda pengesahan anggaran penting tersebut.
Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang menyatakan keputusan itu akan mengorbankan mata pencaharian rakyat.
Di sisi lain, pemilu kilat ini juga dipandang sebagai upaya Takaichi memperkuat posisi tawar Jepang menghadapi China setelah pernyataannya yang membuka kemungkinan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan.
Mikitaka Masuyama dari National Graduate Institute for Policy Studies memperingatkan bahwa kemenangan Takaichi bisa memicu respons balasan lebih keras dari Beijing termasuk pembatasan ekspor barang strategis.
Survei Asahi mengungkap enam dari sepuluh responden khawatir memburuknya hubungan dengan China akan merugikan perekonomian domestik.
Kekalahan koalisi LDP-Komeito di pemilu sebelumnya telah membuat partai kecil seperti Sanseito yang mengusung narasi anti-imigrasi semakin populer.
Kini Komeito dan Partai Demokrat Konstitusional Jepang bersatu untuk menantang dominasi Takaichi dalam pemilu cepat yang bakal menentukan nasib kepemimpinannya.*
Editor: 91224 R-ID Elok
