Saiful Mujani: Wacana Pilkada oleh DPRD Bertujuan Ciptakan Pemimpin Lemah di Bawah Kendali Legislatif

Repelita Jakarta - Peneliti politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dianggap mengandung agenda untuk melemahkan posisi eksekutif.

Menurutnya, dorongan tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat daerah, melainkan berpotensi meluas hingga pemilihan presiden oleh DPR atau MPR di masa mendatang.

“Menginginkan presiden dipilih oleh dpr/mpr, dan menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd,” tulisnya.

“Sama dengan menginginkan presiden dan kepala daerah lemah,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa skema tersebut akan menempatkan pemimpin eksekutif di bawah dominasi legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“di bawah kekuasaan dpr/mpr dan DPRD,” tuturnya.

Saiful Mujani menegaskan bahwa realisasi wacana ini akan bertentangan langsung dengan prinsip dasar sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“ini menyalahi prinsip sistem presidensial. @officialMKRI,” terangnya.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X pribadinya yang dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa enam dari delapan fraksi di DPR telah menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.

"Kalau hitung-hitungan matematisnya, kita kan hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan," ujar Deddy dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Fraksi-fraksi pendukung tersebut meliputi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, serta Demokrat.

Sedangkan Fraksi PKS hanya menginginkan penerapan pilkada tidak langsung terbatas pada tingkat kabupaten/kota saja.

Wacana ini semakin menguat di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga