Golput 2024 Kini Ribut Soal Hak Suara di Pilkada DPRD, Dede Budiyarto Sindir Inkonsistensi.

Repelita Jakarta - Mantan Komisaris PT Pelni Dede Budiyarto memberikan tanggapan terkait maraknya penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah.

Ia mengungkapkan bahwa suara penolakan paling lantang justru muncul dari kelompok akun media sosial yang sebelumnya aktif mengampanyekan sikap golongan putih pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Dede melalui platform X pada akun @kangdede78 tanggal 8 Januari 2026 dimana ia menyoroti inkonsistensi sikap politik dari kelompok tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pada masa pemilihan lalu mereka dengan percaya diri menyatakan tidak memilih sebagai sebuah bentuk sikap politik yang sah namun kini berteriak merasa hak suaranya direnggut ketika muncul wacana perubahan mekanisme.

Dede juga mengajak semua pihak untuk mencermati data tingkat partisipasi pemilih sebagai bahan refleksi bersama terutama angka golput di Jakarta yang mencapai 42,07 persen pada Pilkada Serentak 2024.

Angka tersebut menjadikan ibu kota sebagai provinsi dengan tingkat golput tertinggi di seluruh Pulau Jawa sehingga perlu dianalisis secara jernih dalam membaca dinamika wacana Pilkada melalui DPRD.

Menurutnya perdebatan seharusnya tidak terjebak pada narasi emosional belaka namun harus disertai dengan konsistensi sikap dan evaluasi mendalam atas rendahnya partisipasi pemilih yang telah terjadi sebelumnya.

Sebelumnya pakar hukum tata negara Bivitri Susanti telah menyampaikan pendapat bahwa pihak yang paling dirugikan jika pilkada tidak lagi langsung adalah para pemilih itu sendiri.

Pernyataan Bivitri tersebut disampaikan melalui akun X @BivitriS pada tanggal 31 Desember 2025 yang menekankan bahwa skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan kalangan elite politik dan partai penguasa.

Masyarakat justru akan semakin tersingkirkan dari proses demokrasi dan hanya menjadi obyek semata apabila mekanisme perwakilan itu diterapkan sehingga harus dilawan.

Pandangan ini sebenarnya telah ia sampaikan lebih awal melalui sebuah video reels pada 16 Desember 2024 dimana Bivitri mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan secara dangkal.

Ia menjelaskan bahwa setiap persoalan politik sosial dan hukum memiliki berbagai lapisan mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah yang berada di bagian paling dalam.

Suatu masalah akan memiliki solusi yang lebih berkelanjutan apabila akar permasalahannya yang diselesaikan bukan sekadar gejala yang tampak di permukaan saja menurut penjelasan Bivitri.

Dalam konteks pilkada ia menyebutkan biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang sering kali dipahami secara keliru oleh banyak pihak termasuk biaya informal atau ilegal yang sangat besar.

Biaya tidak resmi tersebut mencakup berbagai praktik seperti serangan fajar pembagian bantuan sosial bernuansa politik hingga pengeluaran kampanye yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses demokrasi.

Selain itu perhatiannya juga tertuju pada biaya ilegal lain yang muncul selama proses pembentukan koalisi antarpartai politik di berbagai daerah yang kerap melibatkan transaksi tidak transparan.

Bivitri menyatakan bahwa mahalnya biaya demokrasi tidak bisa diukur semata-mata seperti pengeluaran rumah tangga biasa karena demokrasi memiliki nilai esensial yang jauh lebih besar.

Nilai esensial tersebut adalah suara rakyat yang merupakan hal fundamental dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum lainnya sehingga tidak boleh dikurangi.

Tanpa partisipasi langsung masyarakat maka esensi demokrasi itu sendiri akan semakin terkikis dan berganti menjadi permainan kalangan elite yang hanya menguasai kursi dewan perwakilan.

Oleh karena itu setiap wacana perubahan mekanisme pemilihan harus dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan akar masalah dan dampak jangka panjang terhadap kedaulatan rakyat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga