Repelita Teheran - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa hak untuk melakukan aksi protes secara damai merupakan hak konstitusional warga negara yang sah.
Namun dia menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai para perusuh terutama pembakaran masjid dan Al-Quran merupakan bagian dari suatu rencana atau konspirasi yang didalangi oleh Amerika Serikat dan Israel.
Pernyataan resmi itu disampaikannya selama sebuah wawancara di siaran televisi nasional pada tanggal sebelas Januari dua ribu dua puluh enam.
Wawancara tersebut dilakukan setelah beberapa pekan terjadinya kerusuhan nasional yang dipicu oleh keluhan ekonomi dan kejatuhan nilai mata uang lokal.
Pezeshkian membuat pembedaan yang tegas antara para demonstran yang menyuarakan masalah ekonomi secara sah dengan kelompok yang disebutnya sebagai perusuh yang dilatih dari luar negeri.
Dia menuduh bahwa apa yang disebut sebagai teroris tersebut dikerahkan ke Iran dari negara lain untuk melakukan serangan pembakaran terhadap pasar masjid dan aset publik.
Secara khusus dia menyebut pelaku pembakaran masjid sebagai bukan manusia dalam pernyataannya yang keras.
Pernyataan presiden ini muncul bersamaan dengan peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemungkinan serangan militer jika pemerintah Iran terus melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
Menanggapi dugaan kekerasan yang didukung oleh pihak asing tersebut pemerintah Iran menyerukan diselenggarakannya pawai perlawanan nasional di seluruh penjuru negeri pada tanggal dua belas Januari.
Pezeshkian menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah mendengarkan dan menanggapi keluhan-keluhan yang sah dari masyarakat.
Namun dia menekankan bahwa tugas tertinggi pemerintah adalah mencegah para perusuh untuk mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum.
Presiden dan media pemerintah Iran juga menekankan bahwa tindakan penodaan agama seperti membakar Al-Quran merupakan hal yang sama sekali tidak dapat diterima.
Tindakan tersebut dinilai dimaksudkan untuk memicu sentimen kebencian serta memecah belah persatuan di dalam negeri.
Sementara itu organisasi pemantau hak asasi manusia seperti HRANA melaporkan bahwa lebih dari lima ratus empat puluh orang telah meninggal hingga tanggal dua belas Januari.
Korban jiwa tersebut meliputi ratusan demonstran dan puluhan anggota personel keamanan yang bertugas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
