Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kehilangan ketajaman dalam menangani kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Lembaga antirasuah itu dikritik karena belum berani memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk dimintai keterangan.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto menduga ada unsur kesengajaan yang melemahkan kredibilitas KPK dalam perkara tersebut.
"Praperadilan tidak berpengaruh kepada KPK karena KPK tidak memiliki taji untuk mengungkapkan kasus suap di Sumut hingga ke akarnya," ujar Hari Purwanto kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 1 Januari 2026.
Menurutnya, status Bobby Nasution sebagai menantu mantan Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan hukum tidak langsung.
Hal itu membuat KPK ragu untuk mengambil langkah tegas dalam pemanggilan dan pemeriksaan.
"Karena kebal hukum berdampak KPK lemah syahwat untuk memanggil Bobby Nasution," tegas Hari Purwanto.
Kritik ini menambah daftar panjang sorotan terhadap independensi dan keberanian KPK dalam menangani kasus yang melibatkan figur berpengaruh.
Editor: 91224 R-ID Elok
