Jimly Asshiddiqie Kecam Keras Serangan AS terhadap Venezuela, Peringatkan Preseden Bahaya bagi Semua Negara Berdaulat

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapan atas konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela yang memicu perdebatan internasional.

Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Selasa (6/1/2026), Jimly Asshiddiqie menyuarakan pandangan mengenai prinsip kedaulatan setiap negara berdaulat.

Ia menilai bahwa tidak terdapat pembenaran bagi tindakan semacam itu terjadi di era modern.

Namun demikian, ia menambahkan syarat krusial bahwa seluruh negara di dunia wajib menghentikan segala bentuk pembiaran dan secara tegas mengecam aksi penyerangan serta penculikan tersebut.

Tdk ada alasan bagi semua negara berdaulat, kecuali mengutuk keras pnyerangan & penculikan presiden negara berdaulat Venezuella.

Kalau tindakan AS seperti ini dibenarkan maka semua negara harus siap utk diperlakukan sama oleh AS dg abaikan hukum int'l.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie memperingatkan konsekuensi jangka panjang jika langkah Amerika Serikat tersebut diterima sebagai hal biasa.

Normalisasi atas perilaku semacam ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas global.

Akibatnya, berbagai negara lain perlu mengantisipasi kemungkinan diperlakukan serupa di masa mendatang.

Hal ini akan mengabaikan sepenuhnya norma-norma hukum internasional yang telah mapan.

Sebelumnya, operasi militer mendadak yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026 menjadi sorotan utama dunia di awal tahun baru.

Aksi tersebut berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, sehingga memunculkan gelombang ketidakstabilan politik di dalam negeri, kecaman dari masyarakat internasional, serta fluktuasi di pasar energi global yang penuh dengan taruhan strategis.

Peristiwa ini sekaligus mengubah lanskap kekuatan di sektor energi dunia, dengan implikasi yang turut dirasakan oleh negara seperti Indonesia.

Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta perlindungan kepentingan keamanan nasional mereka.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga