Jhon Sitorus Kecam Demokrat Dukung Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Mundur dari Demokrasi dan Khianati Warisan SBY

Repelita Jakarta - Aktivis media sosial Jhon Sitorus menyampaikan kritik tajam terhadap perubahan posisi Partai Demokrat yang kini menyokong ide pemilihan kepala daerah melalui mekanisme anggota DPRD.

Perubahan sikap tersebut dinilainya sebagai langkah mundur bagi proses demokrasi di tanah air serta bentuk pengingkaran terhadap semangat reformasi yang selama ini menjadi pijakan utama.

Jhon menyatakan kekecewaannya dengan tegas bahwa partai yang dulu dianggap berani kini terlihat sebagai kelompok yang kalah dalam mempertahankan prinsip.

“Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,”

Demikian pernyataannya yang dikutip pada Rabu, 7 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut secara langsung mencabut hak masyarakat untuk secara bebas menentukan gubernur, bupati, maupun wali kota melalui pemungutan suara langsung.

“Demokrat sekarang mendukung pilkada lewat anggota DPRD. Itu artinya, kita tidak boleh lagi memilih gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung. Melainkan lewat anggota DPRD,”

Tambahnya dengan nada prihatin.

Menurut pandangannya, skema baru ini akan menjadikan rakyat sekadar pengamat pasif dalam arena pengambilan keputusan politik nasional.

“Jadi DPRD memilih gubernur, dan kita cuma nonton,”

Ujar Jhon menegaskan poinnya.

Lebih dalam lagi, ia menyoroti inkonsistensi ini dengan warisan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang pada penghujung masa jabatannya tahun 2014 mengeluarkan Perppu demi menjaga kelangsungan pilkada langsung.

“Itu artinya, Partai Demokrat mengkhianati amanat reformasi dan Perppu yang ditandatangani oleh Pak SBY pada akhir 2014 yang lalu, untuk mempertahankan pilkada secara langsung sebelum beliau pensiun. Ini tradisi,”

Katanya dengan nada menyesalkan.

Jhon menduga di balik pergeseran ini terdapat motif kepentingan kekuasaan jangka pendek serta janji posisi strategis.

“Demi jabatan Menko dan iming-iming jabatan Wakil Presiden tahun 2029,”

Ungkapnya secara blak-blakan.

Ia juga menyentil posisi SBY yang kini dianggapnya telah kehilangan kehormatan sebagai penegak nilai demokrasi sejati.

“Tandatangan SBY yang tadinya terhormat dan mewariskan legacy bagi demokrasi Indonesia, sekarang malah menjadi keset kaki politik bagi AHY dan koalisinya,”

Sesal Jhon dengan nada kecewa.

Dari perspektifnya, situasi terkini justru menempatkan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya kekuatan politik yang tetap teguh membela hak pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

“Dengan dukungan Partai Demokrat ini, artinya Partai PDI Perjuangan satu-satunya yang memperjuangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung,”

Tegasnya.

Jhon lantas mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendukung perjuangan tersebut agar tidak berjalan sendiri.

“Teman-teman, jangan biarkan Partai PDI Perjuangan berjalan sendirian,”

Seruannya kepada publik luas.

Pada akhirnya, ia menutup dengan penekanan bahwa hak dasar memilih pemimpin daerah secara langsung merupakan milik rakyat yang tak boleh direbut oleh kelompok elit oportunis demi agenda koalisi semata.

“Jangan sampai hak kita satu-satunya untuk menentukan gubernur, bupati, dan wali kota direbut oleh politisi-politisi oportunis yang hanya mementingkan kepentingan koalisinya, bukan masa depan Indonesia,”

Kuncinya dengan penuh harap.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga