Repelita Jakarta - Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Ikrar Nusa Bakti menekankan betapa krusialnya peran Wakil Presiden dalam pemerintahan.
Ia mengambil teladan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla.
Pernyataan itu disampaikan dalam perbincangan dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang ditayangkan melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.
Awalnya, Abraham Samad membahas signifikansi posisi Wakil Presiden.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan kesulitan mengatasi isu dalam negeri jika tidak didukung Wakil Presiden yang berpengaruh kuat.
“Seperti dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), kan ada Pak JK yang ambil peran signifikan,” kata Abraham seperti dikutip pada Jumat 2 Januari 2026.
Ikrar kemudian menyambut baik pandangan tersebut.
Ia mengakui kebenaran dari apa yang disampaikan Abraham.
“Jadi saya tidak dekat Pak JK ya, walaupun saya pernah beberapa kali berdialog dengan beliau ya, baik kasus Poso, macam-macamlah. Termasuk juga kasus Papua ya,” ujarnya.
Walaupun tidak memiliki kedekatan pribadi, Ikrar menggambarkan Jusuf Kalla sebagai figur yang tegas dan berani bertindak.
“Tapi yang jelas Pak JK ini adalah man of action. Jadi benar-benar seseorang yang bisa mengambil tindakan,” ucapnya.
Salah satu ilustrasi yang diberikan adalah penanganan konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah.
“Anda bisa bayangkan dulu kasus di Palu ya di Poso, itu kalau dia tidak langsung turun ke lapangan ambil alih persoalan konflik antara Islam dan Kristen di Sulawesi Tengah itu,” paparnya.
“Anda bisa bayangkan berapa ribu manusia di situ yang akan jadi korban. Anda tahu sebagai orang Sulawesi Selatan ya, pasti Anda tahulah bahwa yang namanya orang Sulawesi itu pendekatan kekeeluargaan masih cukup kuat,” tambahnya.
Dari pengalaman tersebut, Ikrar menyimpulkan bahwa keberadaan tokoh seperti Jusuf Kalla sangat dibutuhkan.
“Orang-orang seperti JK penting,” imbuhnya.
Contoh lain yang disebutkan adalah kontribusi Jusuf Kalla di Aceh.
Ia berperan besar dalam memfasilitasi dialog yang menghasilkan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.
“Bagaimana coba Anda bayangkan, ketika terjadi tsunami di Aceh, dia orang yang berada di belakang SBY, untuk kemudian melakukan persiapan dialog antara pemerintah Indonesia dengan GAM, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan MoU Helsinki,” jelasnya.
“MoU Helsinki itu ditandatangani 15 Agustus 2005, itu hanya satu tahun setelah apa yang disebut tsunami Aceh,” sambungnya.
Editor: 91224 R-ID Elok

