Gubernur Aceh Akhiri Status Darurat Bencana, Tetapkan Masa Transisi 90 Hari

 

Repelita Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem secara resmi telah menghentikan status tanggap darurat bencana yang berlaku di wilayah provinsi tersebut. Penghentian status ini mulai diberlakukan efektif sejak hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 yang lalu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh pemimpin daerah.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 Muzakir Manaf menjelaskan bahwa Aceh kini memasuki suatu periode transisi khusus. Periode tersebut adalah masa transisi dari darurat menuju tahap pemulihan pascabencana yang akan berlangsung selama sembilan puluh hari ke depan.

Gubernur menyatakan secara resmi bahwa status transisi darurat ke pemulihan bencana ini ditetapkan untuk jangka waktu mulai 29 Januari hingga 29 April 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah provinsi mempertimbangkan secara matang surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Surat dari Mendagri tersebut juga bertanggal 29 Januari 2026 dan secara khusus membahas penetapan status transisi untuk situasi bencana di Provinsi Aceh. Meskipun fase tanggap darurat telah dinyatakan berakhir Mualem memberikan instruksi tegas kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Aceh.

Instruksi tersebut juga disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk tetap melanjutkan semua upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat. Penjaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi dan kelompok masyarakat rentan tetap harus menjadi prioritas utama selama masa transisi ini.

Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi sandang pangan papan serta kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman. Dalam pengumuman lebih lanjut mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan.

Percepatan tersebut mencakup tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan beberapa langkah konkret yang akan segera diimplementasikan. Salah satu langkah nyata adalah dengan melanjutkan pembukaan secara fungsional ruas jalan tol yang menghubungkan Padang Tiji dan Seulimeum.

Kebijakan lain yang diambil adalah meniadakan persyaratan pemindaian barcode atau sistem bebas barcode untuk pengisian bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU. Kebijakan ini khususnya dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas alat-alat berat dan armada kendaraan yang terlibat dalam operasi pemulihan.

Gubernur meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan menciptakan kondisi yang kondusif sehingga persiapan dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan optimal. Sekretaris Daerah Aceh M Nasir menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah provinsi dalam waktu dekat adalah mempercepat proses pembersihan.

Pembersihan yang dimaksud adalah terhadap sisa-sisa material bencana yang masih menumpuk terutama di wilayah-wilayah dataran tinggi yang terdampak. Masa transisi ini menurutnya harus menjadi titik tolak bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan seluruh jaringan infrastruktur serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sekda menyatakan bahwa instruksi dari Gubernur akan segera ditindaklanjuti dengan prioritas pada kegiatan pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Pemerintah provinsi akan mengoordinasikan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga untuk mendanai seluruh kebutuhan dalam operasi pemulihan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga