Oleh Rina Syafri
Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kanal YouTube Tretan Universe pada Minggu, 18 Januari 2026, menimbulkan kegelisahan publik.
Bukan semata karena ia tampil di ruang hiburan, melainkan karena pilihan itu terjadi di tengah sorotan tajam terhadap kinerjanya di Papua.
Aktivis Papua mengecam, sebab yang mereka lihat hanyalah seremonial, permainan bola, dan kunjungan singkat tanpa menyentuh inti persoalan yang nyata di lapangan.
Ketika masyarakat menunggu solusi konkret, yang ditampilkan justru aktivitas ringan yang tidak memberi dampak nyata.
Kritik ini sahih, karena seorang Wapres seharusnya hadir dengan kebijakan, bukan sekadar gestur.
Papua bukan sekadar wilayah pinggiran yang bisa dihadapi dengan simbolik.
Di sana ada persoalan mendalam: pembangunan yang timpang, konflik sosial, dan aspirasi masyarakat yang sering kali tidak terjawab.
Aktivis Papua menilai kehadiran Wapres hanya sebatas seremonial, tanpa menyentuh substansi.
Ketika masyarakat menunggu solusi konkret, yang ditampilkan justru aktivitas ringan yang tidak memberi dampak nyata.
Di sisi lain, publik dikejutkan dengan kehadiran Wapres di kanal hiburan untuk membahas istilah hukum seperti mens rea.
Pertanyaannya: apa relevansinya bagi rakyat.
Apakah pantas seorang Wapres menurunkan kelas kepemimpinannya ke ruang hiburan yang sejatinya diperuntukkan bagi influencer atau bintang tamu biasa.
Seorang Wapres bukanlah figur yang seharusnya mencari panggung popularitas di ruang hiburan.
Jabatan itu menuntut wibawa, intelektualitas, dan fokus pada isu-isu krusial bangsa.
Kehadiran di kanal hiburan justru menurunkan standar kepemimpinan.
Publik muak melihat tontonan yang jauh dari mutu, karena jabatan Wapres bukanlah panggung untuk sekadar menghibur.
Ia adalah amanah besar yang menuntut keseriusan, terutama ketika isu Papua masih menyisakan luka dan tuntutan yang belum terjawab.
Sejak era Soekarno hingga Jokowi, masyarakat terbiasa melihat wakil presiden tampil dengan wibawa, menjaga jarak dari panggung hiburan, dan fokus pada kebijakan.
Baru di era Prabowo masyarakat dibuat bingung dengan tupoksi wakil presiden, karena kehadiran di ruang hiburan dan aktivitas seremonial justru menimbulkan tanda tanya besar tentang arah kepemimpinan.
Masyarakat menginginkan seorang Wapres yang hadir dengan gagasan, kebijakan, dan solusi nyata.
Bukan sekadar seremonial, bukan sekadar hiburan.
Kehadiran di kanal hiburan hanya memperkuat kesan bahwa kepemimpinan telah bergeser dari substansi ke popularitas.
Padahal, yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang menjaga martabat, intelektualitas, dan kelas kepemimpinan.
Jabatan wakil presiden bukanlah panggung untuk mencari sensasi, melainkan amanah besar untuk menjaga martabat bangsa dan menjawab persoalan rakyat dengan serius.
