[GERAM] PDIP Nilai Penyeretan Nama Rieke Diah Pitaloka di Kasus Bekasi Upaya Bungkam Oposisi Kritis

Repelita Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa penyeretan nama kadernya Rieke Diah Pitaloka dalam kasus dugaan korupsi ijon proyek di Kabupaten Bekasi merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap suara kritis partai oposisi.

Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menilai proses hukum terhadap Rieke tidak memiliki hubungan logis dengan Bupati Bekasi mengingat wilayah tersebut memang merupakan daerah pemilihan Rieke di Jawa Barat VII.

"Apa kaitannya Teh Rieke dengan Bupati Bekasi? Itu kan memang dapil dia (Jabar VII) kan. Kenapa ini yang dikejar, sementara beberapa kasus besar justru di-SP3-kan oleh KPK. Ada loh kasus yang kerugiannya sampai Rp 2,7 triliun kenapa itu tidak dikejar lebih dulu?" ujar Guntur Romli pada 7 Januari 2026.

Ia memastikan Rieke akan kooperatif menjalani seluruh tahapan proses hukum jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun Guntur mengharapkan penanganan kasus dilakukan tanpa unsur politik yang dapat merusak independensi lembaga antirasuah.

PDIP menghormati kewenangan KPK untuk memeriksa siapa saja sesuai ketentuan undang-undang.

Akan tetapi partai tersebut mengingatkan agar KPK tidak mengulangi pola kriminalisasi seperti yang dialami sejumlah kadernya di masa lalu.

Guntur menyayangkan kecenderungan penegakan hukum yang terkesan selektif terhadap figur atau partai yang vokal mengkritik pemerintah.

Ia mencontohkan kasus dugaan korupsi dana hibah pokmas yang menjerat anggota DPR dari Fraksi Gerindra Anwar Sadat sejak Januari 2025 namun belum menunjukkan kemajuan berarti.

Contoh lain adalah dugaan gratifikasi serta pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang sempat menyentuh nama Ketua Harian PSI Ahmad Ali.

"Kenapa KPK tidak menindaklanjuti kasus Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, padahal sudah menyita duit miliaran dari rumahnya," tanyanya.

Guntur juga mempertanyakan lambannya penanganan kasus suap CSR Bank Indonesia yang telah menetapkan dua anggota DPR dari Fraksi NasDem dan Gerindra sebagai tersangka.

Situasi ini menciptakan persepsi adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang dekat dengan penguasa dan yang berada di oposisi.

Terlebih lagi, PDIP saat ini sedang menentang keras usulan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD.

"Persoalannya kenapa justru kader-kader partai yang kritis yang dikejar dengan kencang?" kata Guntur.

Kasus di Bekasi bermula dari penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya serta seorang kontraktor bernama Sarjan atas dugaan penerimaan suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar.

Rieke menjadi sorotan karena menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi periode tersebut.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga