Repelita Jakarta - Konten kreator Ferry Irwandi menyampaikan pandangannya mengenai isu kesejahteraan guru yang kembali ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.
Menurut Ferry tanggung jawab utama atas kesejahteraan guru berada di tangan pemerintah daerah serta pihak sekolah itu sendiri.
Konsep ideal dari tunjangan guru atau kesejahteraan guru ini nggak akan pernah dicapai maksimal kecuali daerah dan sekolah memeang mau menerapkan standar kesejahteraan guru yang baik kata Ferry dikutip dari YouTube MALAKA pada Jumat 23 Januari 2026.
Ia menekankan perlunya dorongan dari masyarakat agar pemda dan sekolah di wilayah masing-masing benar-benar memprioritaskan pembayaran gaji guru secara layak.
Artinya kita mesti mendorong pemda-pemda dan sekolah-sekolah di daerah tempat kita tinggal untuk memastikan guru itu digaji secara layak dan rekrutmennya harus evektif terangnya.
Ferry menjelaskan bahwa gaji guru honorer sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan satuan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah pusat.
Kita sudah paham bahwa yang berwenang menggaji guru honorer adalah pemda dan satuan pendidikan itu sendiri alias sekolah ujarnya.
Sumber pendanaan gaji tersebut berasal dari dana Biaya Operasional Sekolah yang ditransfer dari pusat ke daerah kemudian dikelola langsung oleh pemda serta sekolah.
BOS ini memang duit transfer dari pusat ke daerah lalu dikelola oleh daerah dan sekolah-sekolahnya sekarang kita ketemu fakta ada penunggakan gaji terangnya.
Berdasarkan pengalamannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Ferry menemukan beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS.
Gua paham betul ada namanya pencairan dana dari pemerintah pusat yang sebenarnya ketat sekali imbuhnya.
Dalam proses pencairan BOS banyak sekolah yang terbukti melakukan kesalahan input data di sistem Dapodik mulai dari informasi rekening sekolah data guru hingga data sarana prasarana yang sering tidak akurat.
Dalam konteks pencairan BOS banyak sekolah ternayata kerahuan nggak benar dalam melakukan input dara di Dapodik mulai dari data rekening sekoilah tujuan guru data prasarana dan prasana itu ngacunya banyak sekali tambahnya.
Akibat kesalahan tersebut proses verifikasi dana gagal sehingga sekolah terpaksa mengajukan ulang dan merevisi data yang memakan waktu lama.
Akhirnya gagal diverifikasi kalau udah begini sekolah harus submit ulang riviernya juga harus diulang lama lagi barulah dananya bisa cair korbannya guru-guru kita yang gajinya ketahan nggak turun-turun paparnya.
Pada dasarnya pemerintah pusat telah menyediakan anggaran khusus untuk guru honorer yang disalurkan melalui pemda dan tidak boleh dialihkan untuk keperluan lain.
Terus kenapa bisa ada gaji telat kemungkinan yang bermasalah ya pengelola dan balik lagi distribusnya di Pemdanya gitu pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

