Repelita Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean secara terbuka menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil dan memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi kuota haji yang kini semakin meluas.
Menurutnya penegakan hukum dalam perkara ini tidak boleh bersifat tebang pilih sehingga setiap individu yang diduga berperan termasuk mantan presiden wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ferdinand menyoroti adanya informasi mengenai penggeseran agenda Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dengan penugasan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang diduga bertujuan untuk mencegah pembentukan Panitia Khusus Haji di DPR.
Kalau itu benar dilakukan saya melihatnya sebagai perbuatan pidana itu bukan sekadar langkah politik ujar Ferdinand pada Jumat 16 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti maka tindakan itu merupakan pelanggaran berat terhadap undang-undang terutama ketentuan yang mengatur fungsi pengawasan DPR melalui pembentukan pansus.
Sebagai presiden pada periode tersebut menurut Ferdinand Jokowi seharusnya menjadi pelopor dalam menegakkan hukum serta menghormati mekanisme konstitusional bukan malah diduga melakukan upaya penghindaran.
Itu jelas kejahatan terhadap undang-undang presiden seharusnya menjalankan dan menegakkan hukum secara lurus bukan menyiasatinya tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut Ferdinand menilai KPK memiliki alasan kuat untuk memanggil Jokowi guna dimintai keterangan terlebih setelah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Ketika Gus Yaqut sudah menjadi tersangka maka KPK punya dasar kuat untuk meminta klarifikasi dari Jokowi katanya.
Lebih lanjut Ferdinand juga menghubungkan kasus ini dengan sejumlah perkara besar lainnya yang belakangan mencuat di mana nama Jokowi kerap disebut-sebut dalam proses hukum.
Ia mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada pemanggilan resmi terhadap Jokowi oleh KPK meskipun namanya muncul dalam berbagai kasus termasuk dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api berdasarkan keterangan para tersangka.
Nama Jokowi disebut dalam berbagai kasus tapi kenapa tidak pernah dipanggil ini yang menjadi pertanyaan publik tandasnya.
Bagi Ferdinand situasi ini menjadi ujian penting bagi KPK untuk membuktikan independensi serta konsistensinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Ini momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar benteng terakhir pemberantasan korupsi katanya.
Di penghujung pernyataannya Ferdinand kembali menekankan urgensi KPK segera memanggil Jokowi agar memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang berkembang di masyarakat khususnya terkait kasus korupsi kuota haji yang saat ini menjadi sorotan nasional.
Editor: 91224 R-ID Elok
