Bencana Sumatera: Ingat Ecoterrorism Rizal Ramli, Prabowo Lanjutkan Kebijakan Ekstraktif

 

Repelita Bandung - Bencana ekologis di Pulau Sumatera berupa banjir bandang, tanah longsor, serta tumpahan jutaan batang kayu melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat deforestasi masif.

Hingga 31 Desember 2025, korban jiwa mencapai 1.154 orang meninggal dunia.

Korban hilang sekitar 165 orang masih dalam tahap pencarian intensif.

Lebih dari 378.000 warga terpaksa mengungsi dan bertahan di berbagai posko darurat.

Kerusakan yang ditimbulkan amat luas meliputi hancurnya infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, kantor pemerintahan, serta jaringan listrik.

Banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian, tempat tinggal, sawah, dan perkebunan akibat bencana tersebut.

Pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan menilai kerusakan lingkungan ini disebabkan keserakahan pengusaha serta pemberi izin eksploitasi.

Tulisan yang dirilis pada 2 Januari 2025 ini bertepatan dengan dua tahun wafatnya almarhum Rizal Ramli pada 2 Januari 2024.

Syafril Sjofyan teringat kontribusi pemikiran Rizal Ramli sejak era 1990-an ketika isu lingkungan masih dianggap elit.

Rizal Ramli telah menulis secara mendalam mengenai etika dan politik lingkungan di majalah Tempo pada masa itu.

Menurut Rocky Gerung dalam buku kenangan yang diterbitkan Paramadina Graduate School of Islamic Studies serta Yayasan Inisiatif Rizal Ramli, tulisan tersebut menunjukkan kemampuan Rizal Ramli menganalisis masalah di balik green politics secara metodologis dan filosofis.

Rizal Ramli pertama kali memperkenalkan istilah ecoterrorism kepada Rocky Gerung sebagai cara radikal untuk memberikan efek jera bagi perusak lingkungan.

Ide tersebut kemudian disebarkan lebih luas oleh Rocky Gerung kepada masyarakat.

Rocky Gerung menyatakan bahwa konsep ekonomi berkelanjutan pertama kali digagas secara mendalam oleh Rizal Ramli melalui pendekatan deep ecology.

Rizal Ramli mampu mengintegrasikan pandangan ekonomi makro dengan etika lingkungan yang jarang dimiliki para ahli sekaliber itu.

Istilah pengpeng yang diciptakan Rizal Ramli menggambarkan kolaborasi erat antara penguasa dan pengusaha yang membahayakan kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto yang mengaku bersahabat dengan Rizal Ramli kini dinilai melupakan peringatan tersebut.

Kebijakan di era Prabowo dianggap melanjutkan pola Jokowi yang dekat dengan oligarki.

Contohnya adalah ketidaktegasan menindak pengusaha Aguan atas kerusakan ekologi di Banten melalui proyek PIK 2.

Prabowo juga disebut melindungi kelompok pengusaha sawit besar di Sumatera yang menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir, dikenal sebagai kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit berfungsi sebagai penjaga lingkungan dianggap sebagai manipulasi berbahaya.

Sawit memang tanaman keras namun tidak setara dengan hutan alam dalam menjaga fungsi ekologis.

Menyamakan kebun sawit dengan hutan merupakan penyesatan publik untuk membersihkan dosa deforestasi.

Tanggung jawab utama atas bencana di Sumatera ditujukan kepada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan ekstraktif.

Presiden Prabowo beserta kementerian teknis menjadi aktor saat ini, sementara Jokowi sebagai pendahulu turut bertanggung jawab.

Politik ekonomi berbasis tambang, sawit, dan hutan tanaman industri tetap diprioritaskan di wilayah rawan bencana.

Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya mempermudah izin lingkungan serta melemahkan analisis dampak.

Pemerintah mengetahui kerentanan ekologis Aceh dan Sumatera namun tetap membuka ladang investasi semata.

Keselamatan rakyat dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi semu.

Syafril Sjofyan mengajak kembali pada pemikiran Rizal Ramli yang menekankan kedaulatan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan pelestarian lingkungan serta distribusi keadilan, bukan akumulasi kekayaan bagi segelintir kelompok.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga