AS Dikecam Venezuela atas Serangan Militer ke Caracas, Maduro Aktifkan Darurat Nasional dan Bawa Kasus ke PBB

 

Repelita Caracas - Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela dengan keras mengecam dan menolak tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap wilayah sipil serta fasilitas militer di ibu kota Caracas dan beberapa negara bagian sekitarnya, seperti Miranda, Aragua, serta La Guaira.

Melalui komunikasi resmi kepada masyarakat internasional, otoritas Venezuela menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama ketentuan Pasal 1 dan 2 yang menjunjung tinggi kedaulatan negara, persamaan hak hukum antarnegara, serta larangan tegas terhadap penggunaan kekuatan bersenjata.

Venezuela menegaskan bahwa langkah dari pemerintah Amerika Serikat tidak hanya membahayakan kedaulatan bangsanya, melainkan juga berisiko tinggi mengacaukan stabilitas di seluruh wilayah Amerika Latin dan Karibia, sekaligus mengancam nyawa jutaan penduduk sipil yang tidak berdosa.

Otoritas Venezuela menuduh bahwa motif utama di balik operasi militer ini adalah ambisi untuk menguasai aset sumber daya alam strategis milik negara mereka.

"Tujuan serangan ini tidak lain adalah untuk merebut sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineralnya, dalam upaya untuk secara paksa menghancurkan kemerdekaan politik negara tersebut. Mereka tidak akan berhasil," tegas pernyataan tersebut pada Sabtu, 3 Januari 2026.

"Setelah lebih dari 200 tahun merdeka, rakyat dan pemerintah akan tetap teguh dalam mempertahankan kedaulatan mereka dan hak mereka yang tak dapat dicabut untuk menentukan nasib mereka sendiri," imbuhnya.

Venezuela dengan tegas menolak segala bentuk usaha yang dianggap sebagai pemaksaan "perang kolonial" melalui keterlibatan kelompok oligarki fasis untuk menggulingkan pemerintahan republik yang sah, dan yakin bahwa upaya tersebut akan menemui kegagalan seperti sebelumnya.

Pihak berwenang Bolivarian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan mobilisasi nasional, serta meminta dukungan dari berbagai kekuatan sosial dan politik dalam menghadapi ancaman eksternal ini.

Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian telah dikerahkan bersama masyarakat sipil dan aparat keamanan guna menjaga integritas wilayah serta perdamaian di dalam negeri.

Secara diplomatik, Venezuela berkomitmen untuk menyampaikan kasus ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal PBB, Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC), serta Gerakan Non-Blok, demi mendapatkan kecaman global dan pertanggungjawaban dari pihak Amerika Serikat.

Presiden Nicolás Maduro telah memberikan instruksi langsung untuk mengaktifkan semua protokol pertahanan nasional, serta menandatangani dekrit keadaan darurat eksternal yang berlaku di seluruh wilayah Venezuela, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan hukum yang ada.

Pengerahan Komando Pertahanan Komprehensif Negara juga dilakukan secara menyeluruh di setiap negara bagian dan kotamadya setempat.

Venezuela menekankan hak sahnya untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah di Caracas mengimbau solidaritas konkret dari seluruh negara di Amerika Latin, Karibia, serta komunitas dunia internasional untuk bersama-sama menentang apa yang disebut sebagai aksi imperialisme ini.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya telah berhasil menangkap Maduro melalui operasi yang melibatkan aparat penegak hukum negaranya, serta mengklaim bahwa istri Maduro, Cilia Flores, turut ditahan dan keduanya telah "diterbangkan keluar negeri", meskipun lokasi tujuan tidak diungkap secara rinci.

“Operasi ini dilakukan bersamaan dengan penegak hukum AS,” tulis Trump dalam Truth Social.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga