Repelita Jakarta - Neo Letto yang merupakan putra budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun bersama Frank Alexander Hutapea putra pengacara Hotman Paris Hutapea serta sepuluh tokoh lainnya baru saja dilantik sebagai tenaga ahli di Dewan Pertahanan Nasional.
Dewan Pertahanan Nasional atau disingkat DPN merupakan lembaga nonstruktural yang berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.
Lembaga ini dibentuk berdasarkan landasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 dengan tujuan utama membantu Presiden dalam mengelola isu-isu pertahanan dan keamanan negara.
Tugas pokok DPN adalah menyediakan pertimbangan strategis serta merumuskan berbagai solusi kebijakan di sektor pertahanan nasional demi menjamin kedaulatan negara keutuhan wilayah serta keselamatan seluruh bangsa.
Dalam menjalankan tugas tersebut DPN melaksanakan sejumlah fungsi krusial seperti menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara yang menjadi acuan bagi seluruh kementerian lembaga serta masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan nasional.
Fungsi lain mencakup penyusunan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara terkait mobilisasi dan demobilisasi penilaian risiko kebijakan pertahanan serta perumusan solusi atas tantangan geostrategi geopolitik dan geoekonomi.
DPN juga bertanggung jawab atas administrasi internal lembaga serta melaksanakan fungsi tambahan yang ditetapkan oleh Presiden.
Susunan organisasi DPN terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Presiden RI anggota tetap dan anggota tidak tetap.
Anggota tetap meliputi Wakil Presiden Menteri Pertahanan Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu terdapat unsur anggota tetap tambahan yang mencakup Menteri Sekretaris Negara Menteri Keuangan Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Staf Angkatan.
Anggota tidak tetap diisi oleh pimpinan berbagai instansi pemerintah maupun nonpemerintah yang relevan dengan isu strategis yang sedang dihadapi.
Mengenai penghasilan tenaga ahli DPN memperoleh hak keuangan dan fasilitas setara dengan pejabat tinggi negara.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tenaga ahli madya diberikan hak keuangan serta fasilitas paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II A.
Gaji pokok untuk tingkatan tersebut berkisar antara Rp2.184.000 hingga Rp3.643.400 berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang gaji pegawai negeri sipil.
Dengan tambahan tunjangan kinerja serta fasilitas operasional lainnya sesuai standar biaya masukan Kementerian Keuangan pendapatan bersih bulanan diperkirakan mencapai antara Rp25.000.000 hingga Rp35.000.000.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

