Repelita Makassar - Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia wilayah Sulawesi Selatan dan Barat mendesak Polda Sulsel memberikan kejelasan hukum atas serangkaian laporan masyarakat mengenai program umrah bersubsidi yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ketua AMSINDO Sulselbar, Muhammad Najib M, menyatakan bahwa permintaan tersebut mencerminkan perhatian masyarakat terhadap integritas proses penegakan hukum serta perlindungan terhadap warga yang merasa dirugikan.
Ia menekankan bahwa pernyataan organisasinya sama sekali bukan bentuk tuduhan terhadap siapa pun, melainkan upaya mendorong transparansi institusi kepolisian.
Pernyataan resmi disampaikan Najib pada 7 Januari 2026.
Banyak peserta program telah melunasi kewajiban pembayaran sesuai janji penyelenggara, namun hingga waktu yang dijanjikan, keberangkatan umrah belum juga terealisasi.
Akibatnya, sejumlah warga memilih menyampaikan pengaduan resmi melalui jalur hukum ke aparat kepolisian setempat.
Kurangnya informasi mengenai status penanganan laporan dikhawatirkan dapat memicu pandangan negatif di kalangan masyarakat terhadap kinerja polisi.
Padahal, situasi tersebut belum tentu sesuai dengan realitas internal penyelidikan yang sedang berlangsung.
Najib menambahkan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan kepastian daripada polemik yang tidak perlu.
Proses hukum yang komunikatif dan terbuka diyakini justru akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga citra positif institusi kepolisian.
AMSINDO juga mengkhawatirkan dampak lanjutan di ranah digital yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis hingga intimidasi terhadap para pelapor dan advokator.
Organisasi tersebut mencatat adanya unggahan publik di media sosial berupa sayembara pencarian identitas admin akun tertentu.
Secara sosiologis, konten semacam itu dapat diartikan sebagai upaya menekan atau mengancam, meskipun penilaian pidana sepenuhnya menjadi wewenang penegak hukum.
Beberapa anggota dan jaringan AMSINDO melaporkan menerima pesan bernada ancaman sejak kasus ini ramai dibahas.
Oleh karena itu, kehadiran preventif kepolisian di ruang siber dinilai penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Najib menegaskan bahwa penyebutan nama Putriana Hamda Dakka atau Putri Dakka hanya merujuk pada pengaduan yang sudah beredar luas di publik tanpa maksud mendahului proses hukum.
Putri Dakka melalui akun Facebook pribadinya mengumumkan sayembara dengan hadiah 50 juta rupiah bagi yang berhasil mengungkap identitas admin akun Instagram yang dianggap memfitnahnya selama setahun.
"Pemgumuman sayembara mulai Senin setelah pelaporan dari kuasa hukum saya, 50 juta untuk tunjukkan rumah dan menemukan identitas asli siapa dibalik admin (red) yang sudah setahun ini fitnah saya. Secara personal, jantung aman," tulis Putri Dakka sekitar 18 jam sebelum pernyataan AMSINDO.
Saat dimintai konfirmasi, Putri Dakka memilih tidak memberikan tanggapan hingga saat ini.
AMSINDO Sulselbar berkomitmen terus mengawal isu ini dengan pendekatan objektif dan bertanggung jawab sambil berharap Polda Sulsel segera menyampaikan update penanganan serta mengantisipasi gangguan keamanan digital.
Editor: 91224 R-ID Elok
