Repelita Jakarta - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua beberapa waktu lalu mendapat kritik tajam dari para aktivis Papua.
Kritik tersebut menilai agenda kunjungan wapres masih didominasi kegiatan seremonial dan belum menyentuh akar persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Papua.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut kritik dari aktivis Papua menjadi isu politik yang menarik dan relevan untuk dicermati lebih dalam.
Menurutnya kritik itu mencerminkan harapan masyarakat Papua terhadap peran negara yang lebih substantif.
Salah satu kritik keras datang dari Theo Hesegem aktivis hak asasi manusia sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua.
Theo menilai kunjungan pejabat negara ke Papua seharusnya tidak hanya berfokus pada kegiatan simbolik seperti meninjau program berinteraksi di ruang publik atau aktivitas olahraga.
Ia menekankan bahwa Papua memiliki persoalan kompleks mulai dari isu politik krisis kemanusiaan hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang belum menemukan solusi konkret.
Theo menyatakan belum terlihat kebijakan politik nyata yang berpihak pada penyelesaian masalah-masalah tersebut.
Sorotan publik dan media lebih banyak menampilkan sisi seremonial kunjungan wapres termasuk aktivitas bermain sepak bola bersama siswa yang menjadi viral di media sosial.
Theo mengingatkan agar tidak muncul anggapan bahwa kehadiran pejabat pusat hanya bertujuan menciptakan kesan sesaat tanpa dampak jangka panjang.
Ia mendorong wakil presiden sebagai pejabat tinggi negara untuk melahirkan kebijakan strategis yang mendukung percepatan pembangunan Papua secara substansial.
Theo juga mengusulkan agar kunjungan wapres melibatkan dialog dengan Dewan Adat serta kelompok politik lokal yang memahami persoalan Papua secara mendalam.
Adi Prayitno menilai kritik tersebut bersifat konstruktif dan mencerminkan harapan masyarakat Papua terhadap peran negara.
Ia menegaskan bahwa kunjungan pejabat sekelas wakil presiden idealnya membawa dampak kebijakan yang besar terutama dalam menciptakan solusi konkret atas persoalan Papua yang telah berlangsung lama.
Kritik serupa disampaikan oleh aktivis Papua Pascalis Kosai yang menilai kunjungan kerja wapres belum menunjukkan hasil signifikan dalam menyelesaikan persoalan krusial.
Pascalis menyebut kunjungan tersebut cenderung terkesan singkat tanpa agenda strategis jangka panjang.
Ia juga menyoroti kinerja dua lembaga bentukan pemerintah yakni badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua.
Menurutnya kedua lembaga tersebut belum memiliki orientasi dan target pembangunan yang terukur sehingga dinilai belum efektif mendorong perubahan nyata di Papua.
Adi Prayitno menyimpulkan bahwa kritik dari para aktivis Papua mencerminkan kompleksitas persoalan di wilayah tersebut.
Ia menilai masalah Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan simbolik atau seremonial melainkan membutuhkan kebijakan komprehensif dan berkelanjutan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
