Yenny Wahid: NU Dijadikan Alat Legitimasi Izin Tambang oleh Menteri Tertentu

Repelita Jakarta - Isu pemberian konsesi tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan memicu keresahan mendalam di kalangan Nahdlatul Ulama karena berpotensi memecah belah persatuan internal organisasi tersebut.

Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Yenny Wahid, menyatakan bahwa kondisi terkini sangat bertolak belakang dengan niat mulia para pendiri NU yang mendirikan organisasi atas dasar keikhlasan serta semangat kebersamaan, bukan karena ambisi materi duniawi.

Ia menekankan bahwa kekuatan utama NU berada pada elemen tak terlihat seperti ketulusan para ulama dan anggotanya dalam menyebarkan dakwah serta mengamalkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi pondasi kokoh sehingga NU tetap eksis sebagai organisasi keislaman terbesar di dunia hingga saat ini.

Namun demikian, Yenny mengkhawatirkan bahwa urusan tambang justru berpeluang menjadi pemicu perpecahan di antara para petinggi NU.

Keadaan tersebut perlu menjadi bahan perenungan bersama agar organisasi tidak tercerai-berai hanya gara-gara kepentingan harta benda.

Di tengah kegelisahan atas perkembangan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yenny mengaku pernah berdiskusi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pembicaraan itu, Luhut menyampaikan bahwa sejak semula ia tidak setuju dengan kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan.

Luhut juga memberi saran bahwa industri tambang memerlukan keahlian khusus yang tinggi, dan apabila dioperasikan oleh pihak yang kurang kompeten, potensi konflik horizontal akan semakin meningkat.

Yenny menjelaskan bahwa Luhut memberi isyarat adanya seorang menteri yang gigih mendorong pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” terangnya.

“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan yang mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Lah, ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhallil saja, alat legitimasi saja,” imbuhnya.

Yenny mengingatkan seluruh elemen NU agar tidak terperangkap dalam permainan politik yang dapat merugikan citra dan eksistensi organisasi.

Ia menyerukan agar NU tidak dijadikan instrumen untuk kepentingan sesaat karena peran strategis NU jauh lebih besar bagi bangsa Indonesia dan umat global.

Mengingat dampak negatif yang semakin nyata, Yenny mendukung usulan sejumlah tokoh agar hak konsesi tambang untuk ormas dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah.

Menurutnya, bentuk bantuan berupa dana untuk pengembangan pendidikan, pondok pesantren, serta fasilitas kesehatan akan jauh lebih bermanfaat ketimbang izin tambang yang sarat risiko.

Yenny menegaskan bahwa menyelamatkan NU dari ancaman perpecahan internal jauh lebih prioritas dibandingkan memperoleh keuntungan finansial jangka pendek.

Organisasi ini harus tetap dijaga sebagai naungan besar bagi umat, bukan disalahgunakan untuk agenda kelompok tertentu yang sempit.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga