Repelita Jakarta - Pelaksanaan survei oleh Litbang Kompas yang menyatakan bahwa 54,2 persen responden percaya pemerintah dapat menangani bencana alam di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera tanpa bantuan luar negeri mendapat kritik tajam dari publik.
Jajak pendapat tersebut dianggap kurang peka terhadap situasi kemanusiaan yang sedang berlangsung di tengah musibah banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Pegiat media sosial Alifurrahman secara terbuka mempertanyakan alasan di balik digelarnya survei pada saat darurat bencana masih berlangsung.
Menurutnya, prioritas utama saat ini seharusnya tertuju sepenuhnya pada penyelamatan jiwa, penyaluran logistik dasar, serta pemenuhan kebutuhan mendesak korban.
Ia menyatakan bahwa tindakan mengukur opini nasional justru terkesan tidak pada tempatnya ketika masyarakat terdampak masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok.
“Dan saya penasaran ini idenya siapa, gitu. Karena menarik sekali ini. Out of the box, di luar kewajaran, gitu. Kalau orang-orang waras sih, ya, enggak begini, enggak nyampai gitu,” ungkapnya dalam tayangan YouTube Seword TV.
“Kalau kita sudah tahu bahwa ketika bencana yang paling dibutuhkan itu hanya soal bantuan, ya bantuan kebutuhan manusia, seperti misalkan makan, obat-obatan, air, gitu ya, minum, ya. Kenapa kemudian Litbang Kompas melakukan survei?” tambahnya.
Alifurrahman menilai bahwa publikasi hasil survei di saat duka nasional justru memperburuk persepsi bahwa keluhan masyarakat sering dijawab dengan data yang tidak selaras dengan kenyataan lapangan.
Ia juga mengkritik metode pengambilan data melalui wawancara telepon pada periode 8 hingga 11 Desember dengan melibatkan 510 responden yang tersebar di 76 kota pada 38 provinsi.
Pendekatan tersebut dinilai tidak tepat karena mayoritas responden berada di luar zona bencana sehingga tidak mengalami langsung dampaknya.
Menurutnya, jika survei memang diperlukan, seharusnya responden diambil dari kalangan korban langsung agar gambaran yang dihasilkan lebih akurat dan relevan.
Survei berskala nasional pada momen seperti ini berisiko membingungkan opini publik serta mengalihkan perhatian dari urgensi bantuan kepada korban.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan maksud sebenarnya dari jajak pendapat tersebut mengingat lembaga survei juga memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi konkret berupa bantuan atau dukungan informasi dalam penanganan bencana.
Langkah nyata semacam itu diyakini akan jauh lebih berarti ketimbang sekadar mengumpulkan persepsi publik di tengah penderitaan masyarakat.
Editor: 91224 R-ID Elok

