Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali mengkritik keras proses penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap saluran informasi yang sampai ke meja kepresidenan.
Kasus penanganan banjir Sumatera, saatnya Bapak Presiden evaluasi alur informasi masuk ke Presiden. Sudah lama publik mempertanyakan kualitas (waktu dan validitas) informasi yang sampai ke Bpk Presiden @Prabowo, tulis Said Didu pada Senin 8 Desember 2025.
Menurutnya, informasi lapangan baru sampai ke pemerintah pusat tiga hari setelah bencana menerjang, yakni saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Titiek Soeharto mengunjungi Aceh pada 29 November 2025.
Padahal saat tsunami Aceh 2004, respons jauh lebih cepat.
Said Didu juga menilai banyak pejabat cenderung meremehkan skala bencana sambil memanfaatkannya untuk pencitraan pribadi.
Ia mencontohkan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang menyebut situasi hanya mencekam di media sosial, padahal korban jiwa terus bertambah.
Pangdam Bukit Barisan juga dikritik karena mengklaim tidak ada penggundulan hutan di Sumatera Utara, padahal fakta lapangan menunjukkan sebaliknya.
Aksi Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang memanggul karung beras sendirian saat kunjungan pun disebut sebagai bentuk pencitraan murahan.
Akibat informasi yang lambat dan tidak akurat, keputusan pemerintah menjadi kurang tepat meski telah mengerahkan sumber daya besar.
Bahkan Infonya jenazah dalam mobil di Aceh Tamiang sampai saat ini belum dievakuasi. Bahkan menurut informasi Gubernur Aceh bahwa rakyat yang meninggal karena kelaparan, tegas Said Didu.
Ia memperingatkan agar Presiden tidak lagi menerima laporan Asal Bapak Senang yang bias dan terlambat.
Atas pengalaman ini, sudah saatnya Bpk Presiden mengevaluasi alur informasi yang masuk ke Presiden - yang terpenting, hindari laporan ABS dan perluas pintu masuknya informasi yang obyektif, pungkas Said Didu.
Kritik tajam ini semakin memperlihatkan keresahan publik terhadap koordinasi dan transparansi pemerintah dalam menangani krisis bencana berskala besar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
