Raja Juli Bongkar Fakta Kayu Hanyutan Banjir Sumatera: Bukan dari Izin Resmi, Illegal Logging Jadi Biang Kerok Utama

 

Repelita Jakarta - Suasana ruang sidang Komisi IV DPR RI menjadi tegang saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadiri rapat kerja untuk memberikan penjelasan mengenai banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi bersama Titiek Soeharto itu berlangsung di tengah sorotan publik yang mempertanyakan asal-usul ribuan batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.

Menteri Raja Juli menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas korban jiwa dan kerugian materiil yang ditimbulkan bencana hidrometeorologi tersebut.

Ia menegaskan bahwa banjir bandang bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan juga dipicu oleh kerusakan serius pada daerah tangkapan air akibat penggundulan hutan dalam jangka panjang.

Data yang dipaparkan menunjukkan penurunan deforestasi nasional sebesar 23,1 persen pada tahun 2025, namun angka tersebut belum mampu menahan daya rusak banjir di wilayah barat Sumatera.

Di Provinsi Aceh saja, tutupan hutan menyusut lebih dari 21 ribu hektare dalam kurun lima tahun terakhir.

Sumatera Utara kehilangan lebih dari 9 ribu hektare, sementara Sumatera Barat mencatat pengurangan sekitar 1,8 ribu hektare.

Citra satelit yang ditampilkan memperlihatkan kondisi daerah aliran sungai yang sudah dalam status kritis di ratusan ribu hektare lahan.

Sebanyak 70 titik banjir tercatat di Aceh, 92 titik di Sumatera Utara, dan 56 titik di Sumatera Barat.

Menteri menegaskan bahwa sebagian besar kayu yang terbawa arus bukan berasal dari aktivitas penebangan legal yang masih berlangsung.

Pihaknya telah melakukan penyitaan kayu hasil pembalakan liar di sejumlah lokasi sejak Juni 2025.

Di wilayah Solo, aparat mengamankan 152 batang kayu tanpa dokumen sah.

Empat truk bermuatan kayu illegal berhasil dicegat di Tapanuli Selatan.

Di Aceh, koridor satwa liar dirusak untuk mengangkut 28 batang kayu olahan.

Menteri membantah adanya keterkaitan kayu banjir dengan kegiatan perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan tanaman di Tapanuli Selatan karena akses sistem informasi pengelolaan kayu sudah ditutup sejak Juli.

Semua izin pengangkutan kayu dari kawasan tersebut telah dibekukan.

Kementerian berkomitmen membentuk tim gabungan dengan Polri untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

Satuan tugas penebangan kayu ilegal akan diturunkan ke lapangan.

Pemantauan sungai menggunakan drone telah dilakukan untuk melacak titik awal longsor dan aliran kayu.

Menteri menutup penjelasannya dengan pernyataan tegas bahwa setiap temuan unsur pidana akan ditindak tanpa pandang bulu.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga