PSI Tolak Desakan Mundur Raja Juli: Saatnya Menhut Maju, Bukan Lari dari Tanggung Jawab Banjir Maut

 Repelita Jakarta - Desakan mundur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni semakin menguat setelah banjir bandang mematikan di Aceh dan Sumatra mengungkap lemahnya pengawasan terhadap pembalakan liar serta pembukaan lahan ilegal di kawasan hulu.

Partai Solidaritas Indonesia melalui Faldo Maldini justru meminta menteri tidak mundur melainkan maju ke depan untuk menyelesaikan akar masalah dengan investigasi menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Kami kira bicara soal mundur saat ini di kondisi seperti ini harus ada audit menyeluruh, investigasi menyeluruh, penelusuran menyeluruh. Saatnya Pak Menhut maju bukan mundur. Itu yang kita butuhkan.

Kementerian telah mengidentifikasi 12 subjek hukum yang diduga melakukan pembukaan lahan ilegal di daerah aliran sungai Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan dengan empat di antaranya sudah disegel karena terbukti merusak lingkungan.

Penyegelan tersebut mencakup konsesi PT TPL serta lahan milik pemegang hak dengan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada 9 Desember 2025.

Faldo Maldini menegaskan bahwa langkah penyegelan dan penambahan tiga subjek hukum menjadi tujuh menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelaku deforestasi tanpa kompromi.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup bersama Polri juga telah menyita jutaan batang sawit ilegal di puluhan ribu hektare lahan yang menjadi penyebab utama banjir bandang.

PSI menilai saat ini bukan waktunya berganti menteri melainkan mempercepat audit izin penertiban konsesi dan transparansi peta kawasan agar praktik lama yang mengabaikan masyarakat adat tidak terulang.

Publik diminta terus mengawal proses hukum hingga tuntas agar pelaku besar di balik kerusakan hutan yang memicu ratusan korban jiwa dapat diadili secara terbuka dan adil.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga