Mahasiswa Demo Kantor BPN/ATR Makassar Tuntut Penyelesaian Polemik Lahan PT Hadji Kalla

Repelita - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menggelar demonstrasi di kantor BPN/ATR Kota Makassar.

Aksi yang berlangsung pada Senin 1 Desember 2025 ini menuntut penyelesaian polemik lahan milik PT Hadji Kalla di kawasan Tanjung Bunga.

Situasi sempat berpotensi ricuh ketika massa aksi menuntut agar Kepala BPN/ATR Makassar Adri Virly Rachman bersedia menemui mereka.

Orator aksi memberikan waktu lima menit kepada pihak kantor untuk memenuhi permintaan pertemuan tersebut.

Peringatan tersebut menyatakan bahwa massa akan memasuki kantor jika permintaan mereka tidak dipenuhi.

Kepala BPN/ATR Makassar ternyata tidak keluar untuk menemui para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Kondisi ini memicu kekecewaan di antara para demonstran yang kemudian bergerak masuk ke dalam gedung kantor.

Di dalam gedung mereka hanya bertemu dengan beberapa pegawai yang sedang melayani masyarakat umum.

Ketegangan sempat terjadi namun akhirnya mahasiswa meninggalkan lokasi dengan perasaan kecewa yang mendalam.

Juru bicara aksi Muhammad Rafli menyatakan demonstrasi ini sebagai bentuk protes atas konflik agraria yang berkepanjangan.

Dia menekankan keprihatinan terhadap dinamika konflik lahan yang melibatkan PT Hadji Kalla dan pihak lainnya.

Generasi muda tidak ingin menyaksikan konflik berkepanjangan yang melibatkan putra daerah setempat.

Kehadiran mahasiswa dimaksudkan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah.

Mereka berkomitmen mengawal berbagai problematika yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar.

Hasil kajian yang dilakukan mengindikasikan adanya praktik mafia tanah dalam kasus sengketa lahan tersebut.

Keterlibatan mafia tanah diduga kuat mengingat ditemukannya lahan yang memiliki dua sertifikat berbeda.

Keberadaan dua sertifikat untuk satu bidang lahan patut dicurigai sebagai indikasi permainan tidak sehat.

Negara diharapkan dapat melihat secara serius kondisi yang terjadi di Kota Makassar terkait praktik mafia tanah.

Mahasiswa akan terus mengawal persoalan konflik agraria ini hingga tidak lagi menjadi sumber masalah.

Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai korban praktik mafia tanah juga menjadi perhatian khusus.

Penyelesaian konflik tanah secara adil dan transparan menjadi tuntutan utama dari aksi demonstrasi ini.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan sengketa yang berlarut-larut.

Transparansi dalam proses administrasi pertanahan perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah untuk menciptakan ketertiban sosial.

Aksi damai ini diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pertanahan di wilayah Sulawesi Selatan.

Berbagai pihak terkait diharapkan dapat duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

Penyelesaian konflik harus mengutamakan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan publik terhadap kinerja instansi pertanahan perlu ditingkatkan untuk menjamin akuntabilitas.

Generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal proses penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih.

Aksi demonstrasi ini menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Harapan besar disematkan pada pemerintah untuk segera menuntaskan berbagai masalah pertanahan yang ada.

Masyarakat menanti langkah konkret dari pihak berwenang dalam menyelesaikan polemik yang sudah berlangsung lama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga