Gerindra Dukung Pilkada oleh DPRD: Lebih Hemat dan Kurangi Polarisasi Masyarakat

 

Repelita Jakarta - Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap gagasan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, serta wali kota melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Langkah ini menyusul posisi serupa yang sebelumnya diambil oleh Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menilai bahwa sistem pemilihan oleh DPRD jauh lebih hemat dari segi biaya dibandingkan model pilkada langsung yang melibatkan partisipasi rakyat secara keseluruhan.

Efisiensi mencakup tahapan penjaringan calon, proses pelaksanaan, alokasi dana, serta biaya politik yang dikeluarkan hingga pemungutan suara selesai.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam pernyataan resmi pada Senin 29 Desember 2025.

Sugiono yang juga menjabat Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tidak mengurangi hakikat demokrasi.

Calon tetap dipilih oleh wakil rakyat yang merupakan hasil pilihan langsung masyarakat dalam pemilu legislatif.

Pengawasan publik bahkan bisa lebih intensif karena proses berlangsung di lembaga perwakilan.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujarnya.

Partai Gerindra juga melihat bahwa skema ini dapat meminimalkan risiko perpecahan sosial yang sering muncul akibat polarisasi dalam pilkada langsung.

Meski demikian, Sugiono menekankan perlunya pembahasan mendalam yang melibatkan semua pihak untuk menentukan format paling optimal.

Masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk memantau aspirasi yang disampaikan melalui perwakilan mereka di legislatif.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tegasnya.

Sebelumnya, ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD telah menjadi rekomendasi dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun ini.

Politisi Golkar Ilham Permana menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan upaya memperkuat demokrasi perwakilan tanpa mengurangi kedaulatan rakyat.

Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilihan langsung, melainkan dari kemampuan sistem menghasilkan pemerintahan yang efektif bagi masyarakat.

“Selama dua dekade Pilkada langsung, kita menghadapi biaya politik yang sangat mahal, maraknya politik uang, dan lemahnya kualitas kepemimpinan daerah. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” katanya.

Ia menyoroti besaran anggaran Pilkada 2024 yang mencapai sekitar tiga puluh tujuh triliun rupiah.

Dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan seperti fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan puskesmas, jalan daerah, pendidikan, dan program sosial. Demokrasi itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan kepentingan pembangunan,” tuturnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga