Demokrat: Banjir Sumatera Cermin Kelambanan Menhut Raja Juli Terjemahkan Arahan Prabowo

Repelita Jakarta - Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen negara dalam melindungi kawasan hutan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ia menilai serangkaian bencana tersebut sebagai bukti bahwa menteri terkait lambat merespons arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden telah memberikan instruksi tegas agar kementerian menjaga hutan dengan penuh keberanian.

Menurut Bambang, perintah itu seharusnya segera diwujudkan melalui tindakan nyata seperti penilaian kondisi hutan secara keseluruhan serta pemetaan kerusakan yang akurat.

Langkah lanjutan yang diharapkan adalah penerapan kebijakan ketat untuk menghentikan degradasi hutan lebih lanjut.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kurangnya upaya pencegahan dini dari Kementerian Kehutanan.

Akibatnya, bencana serupa terus terjadi secara berulang dengan dampak yang semakin parah.

Bambang menggambarkan kondisi saat banjir di mana kayu berukuran besar dan ranting ikut terbawa arus.

Fenomena itu menjadi indikasi jelas adanya pembabatan hutan secara luas tanpa pengendalian efektif.

Ia menekankan bahwa masalah ini tidak lagi bisa dibenarkan dengan alasan warisan masa lalu.

Teknologi pemantauan modern seperti citra satelit sudah tersedia dan memungkinkan pengawasan rutin bahkan dari jarak jauh.

Dengan demikian, dalih keterbatasan sumber daya pengawasan tidak lagi dapat diterima.

Biaya untuk melakukan pemantauan relatif kecil dibandingkan kerugian besar yang ditanggung masyarakat akibat kelalaian.

Bambang menyoroti bahwa kegagalan mengimplementasikan arahan presiden terlihat dari rantai kebijakan yang tidak berjalan lengkap.

Proses mulai dari evaluasi, penyusunan rencana, eksekusi, hingga pengawasan tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Di saat banyak korban menjadi fokus perhatian, tanggung jawab moral dan politik dari pihak berwenang tidak bisa dielakkan.

Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses perizinan atau pembukaan lahan justru menjadi pihak yang paling menderita.

Bencana berulang dengan korban semakin banyak menjadi pengingat bahwa menjaga hutan merupakan kewajiban yang memerlukan tindakan berani dan konsekuen.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga