Bupati Situbondo Protes Pemotongan TKD Rp200 Miliar: Ada Daerah Malah Ditambah, Apa Alasannya?

Repelita Situbondo - Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, secara gamblang menyampaikan kekhawatirannya atas kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian khusus baginya mengingat Situbondo termasuk daerah yang sangat mengandalkan pengeluaran pemerintah sebagai penggerak utama roda ekonomi lokal.

Rio menuturkan bahwa pemotongan anggaran yang dialami kabupatennya mencapai angka mendekati Rp 200 miliar, sehingga menimbulkan beban fiskal yang cukup berat.

Saya saja dikurangin hampir Rp 200 miliar dan itu sangat besar buat kita, katanya dalam wawancara di Podcast Total Politik pada 13 Desember 2025.

Ia menerangkan bahwa daerah seperti Situbondo memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pusat menjadi keniscayaan.

Kabupaten dengan size ekonomi seperti Situbondo itu ngandalin apa sih kalau bukan government spending? Leverage-nya dari situ, jelasnya.

Akibat pemangkasan tersebut, pemerintah kabupaten terpaksa melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor operasional.

Penyesuaian itu mencakup pengurangan intensitas perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, serta honorarium untuk berbagai kegiatan.

Ketika transfer pusat ke daerah dikurangi, ya kita harus melakukan penyesuaian: perjalanan dinas dikurangi, ATK dikurangi, honor-honor dikurangi, paparnya.

Rio juga mempersoalkan aspek keadilan dalam penerapan kebijakan pemotongan dana transfer ini.

Menurutnya, masih terdapat beberapa kabupaten lain yang justru mendapatkan penambahan alokasi dana, sehingga ia meminta penjelasan yang lebih transparan mengenai kriteria yang digunakan.

Saya berharap kebijakan pengurangan ini fair karena masih ada kabupaten yang justru ditambah. Apa alasannya itu? tanyanya.

Bupati Situbondo menekankan bahwa penyampaian isu ini bukan bertujuan untuk mengeluhkan kondisi, melainkan untuk memberikan gambaran nyata kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan pusat terhadap kehidupan sehari-hari di daerah.

Ia ingin publik memahami bahwa masalah anggaran tidak hanya menyangkut angka-angka laporan, tetapi juga berpengaruh langsung pada layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, serta pemenuhan kebutuhan pokok warga.

Keterbukaan dalam membahas persoalan fiskal ini mencerminkan komitmennya terhadap prinsip transparansi, pertanggungjawaban, serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga