Bivitri Susanti Kritik Kunjungan Prabowo ke Bencana Sumatera: Hanya Pencitraan dan Performatif

Repelita Jakarta - Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyampaikan kritik terhadap pendekatan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani bencana banjir dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera sejak akhir November 2025.

Pengajar bidang hukum tata negara tersebut menilai bahwa langkah-langkah serta keputusan yang diambil oleh Prabowo selama ini masih bersifat seremonial belaka tanpa dampak substansial.

Menurut Bivitri, selama tiga kali kunjungan yang dilakukan Prabowo ke area terdampak, tidak ada arahan konkret yang diberikan oleh kepala negara untuk segera meringankan beban para korban yang sedang menderita.

Ia bahkan menyebut sebagian kunjungan tersebut lebih condong kepada upaya pencitraan semata.

Contohnya pada kunjungan perdana tanggal 1 Desember 2025, Prabowo justru banyak berbicara tentang pemberantasan korupsi di depan masyarakat setempat, bukannya berkonsentrasi pada isu utama yang sedang mereka alami.

Saat itu, Prabowo juga menyatakan bahwa situasi banjir serta longsor sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Demikian pula pada kunjungan kedua tanggal 7 Desember 2025, Bivitri menambahkan, Prabowo masih menggunakan trik-trik atraktif untuk menarik simpati publik, seperti mencoba hidangan yang disediakan bagi para pengungsi.

"Karena dia (Prabowo) ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan," kata dia di wilayah Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Desember 2025.

Tokoh yang pernah tampil dalam film dokumenter Dirty Vote ini juga heran dengan himbauan Prabowo agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari penebangan pohon secara liar.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berada di Aceh pada Jumat, 12 Desember 2025.

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia itu kemudian memaparkan tindakan ideal yang seharusnya diambil Prabowo untuk benar-benar mengatasi musibah di Sumatera secara efektif.

Ia menekankan perlunya Prabowo menetapkan peristiwa ini sebagai bencana berskala nasional.

Bagi Bivitri, status bencana nasional bukanlah sekadar label kosong, melainkan untuk menjadikan kasus ini sebagai fokus utama pemerintah pusat.

Penetapan tersebut juga akan memberikan kejelasan mengenai siapa yang memegang kendali penuh atas setiap tahap penanganan di lapangan demi menyelamatkan korban.

"Komando itu maksudnya benar-benar kalau ada penyaluran (bantuan) di daerah mana. Penyeberangannya bagaimana, Jadi dia yang punya wewenang itu. Ini kan lintas daerah, maka harus pusat yang ambil alih. Tidak ada cara lain," kata dia.

Tanpa adanya pusat kendali yang tegas, lanjutnya, proses pendistribusian bantuan akan tertunda dan kurang efisien.

Bivitri mengaku memperoleh kabar bahwa banyak barang bantuan tertahan di bandara karena ketidakjelasan mekanisme pengirimannya.

Presiden Prabowo pada Jumat, 12 Desember 2025, kembali mendatangi zona bencana banjir di Sumatera.

Ia mendarat di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1.

Ini menjadi kunjungan ketiga Prabowo ke lokasi tersebut, setelah sebelumnya pada 7 Desember serta 1 Desember 2025.

Pada kunjungan tanggal 7 Desember 2025, Prabowo mengadakan rapat terbatas dengan para menteri dan instansi terkait.

Dalam sesi itu, ia menggarisbawahi bahwa keselamatan masyarakat harus diutamakan.

Mengenai pengiriman bantuan, Prabowo menjamin bahwa barang-barang kebutuhan dasar warga terdampak akan sampai tepat pada waktunya.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Obat-obatan harus segera, prioritas,” ucap Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di Aceh.

Jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera mendekati angka 1.000 orang, dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 990 korban meninggal pada Kamis, 11 Desember 2025, terbanyak di Aceh sebanyak 407 jiwa, disusul Sumatera Utara 343 jiwa, serta Sumatera Barat 240 jiwa.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga