Banggar DPR Desak BNPB dan Kemenkeu Percepat Anggaran Bencana agar TNI Tak Lagi Swadaya

 

Repelita Jakarta - Badan Anggaran DPR RI mendorong Kementerian Keuangan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempercepat penyusunan dana khusus penanganan bencana di Tanah Air.

Langkah ini diperlukan agar kendala pembiayaan yang dialami TNI Angkatan Darat saat memobilisasi peralatan di Sumatera tidak terulang di masa mendatang.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan harapan tersebut agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan BNPB segera menyelesaikan hambatan anggaran yang masih memaksa TNI melakukan pendanaan mandiri dalam operasi bencana di wilayah Sumatera.

Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap prudent, ujar Said Abdullah dalam pernyataan di Jakarta pada Rabu 31 Desember 2025.

Dari aspek pembiayaan negara, masih terdapat dana siap pakai sekitar Rp500 miliar dalam APBN 2025 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemulihan bencana di Sumatera.

Said menilai situasi di mana TNI harus bergerak sendiri sebenarnya dapat dihindari jika BNPB sebagai koordinator utama lebih sigap mengusulkan kebutuhan dana kepada Kementerian Keuangan.

Ia yakin Kementerian Keuangan juga akan merespons dengan cepat apabila koordinasi dari BNPB mengenai keperluan anggaran termasuk untuk TNI AD dalam mendirikan jembatan Bailey dapat dilakukan lebih awal.

Jembatan Bailey yang merupakan konstruksi sementara milik Zeni Tempur TNI AD terbukti sangat vital untuk membuka kembali akses ke daerah-daerah yang terputus akibat bencana.

Oleh karena itu, Said mengharapkan BNPB bertindak lebih lincah mengingat besaran dana untuk pengangkutan serta pemasangan jembatan tersebut relatif tidak besar dan prosesnya dapat dipercepat melalui kerja sama antarlembaga yang solid.

Pengalaman ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar koordinasi lintas sektor oleh institusi penanggung jawab utama dapat berjalan lebih responsif ke depannya.

Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi antarsektor, tegasnya.

Said juga menyatakan dukungan penuh DPR terhadap langkah TNI AD yang mengerahkan segala sumber daya serta inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan Bailey guna mengatasi isolasi wilayah bencana di Sumatera.

Kecepatan menjadi faktor krusial dalam mitigasi bencana sehingga tidak boleh terhambat oleh prosedur administratif yang rumit.

Keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan penanganan bencana.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, masih tersedia pula pos dana pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dapat dimobilisasi melalui Peraturan Presiden jika diperlukan untuk keadaan darurat di Sumatera.

Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatra ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan, tutur Said.

Keluhan mengenai keterbatasan dana yang dialami TNI sebelumnya disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh pada Selasa 30 Desember 2025.

Merespons hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan dana penanganan bencana yang siap dicairkan segera setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga