Anthony Budiawan: Izin 11,7 Juta Ha Era Jokowi Dominasi Tambang, Penyebab Banjir-Longsor Sumatera

 

Repelita Jakarta - Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menyoroti skala masif penerbitan izin lahan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mencapai 11,7 juta hektare selama periode 2014 hingga 2022.

Angka tersebut bersumber dari temuan Walhi dan Auriga yang menunjukkan dominasi izin berada pada sektor pertambangan dengan luas mencapai 5,37 juta hektare.

Menurut Walhi dan Auriga, Jokowi menerbitkan 11,7 juta hektare izin lahan selama 8 tahun (2014-2022).

Terbesar untuk sektor pertambangan (5,37 juta hektare).

Sepuluh korporasi terbesar menguasai sekitar 2,2 juta hektare lahan pertambangan dari total izin tersebut.

Anthony menekankan perlunya audit mendalam terhadap dampak lingkungan dari ekspansi izin lahan sebesar itu.

Bagaimana dampaknya terhadap kerusakan lingkungan?

Wajib diaudit berapa luas izin lahan yang diberikan Jokowi tersebut berasal dari alih fungsi hutan.

Ia memperingatkan bahwa konversi hutan menjadi lahan usaha berpotensi menjadi pemicu banjir bandang dan longsor seperti yang baru saja terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta sejumlah wilayah lain termasuk Bandung.

Berpotensi banjir dan longsor, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bandung dan beberapa daerah lainnya.

Anthony juga mendesak audit integritas untuk mengungkap kemungkinan praktik state capture corruption di balik penerbitan izin-izin tersebut.

Juga sangat kritikal untuk diaudit apakah pemberian izin-izin lahan tersebut masuk kategori state capture corruption.

Data menunjukkan sektor pertambangan mendominasi dengan 5,37 juta hektare, diikuti perkebunan kayu 3,11 juta hektare, logging 2,65 juta hektare, sementara perkebunan sawit hanya 598 ribu hektare selama delapan tahun tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga